Pemkab Bekasi Bakal Terjunkan Pihak Keamanan Jika Warga Tetap Menutup TPA Burangkeng

"Pokoknya nanti kita setelah itu (musyawarah Muspika) kita lakukan komunikasi kordinasi dengan pihak keamanan jadi seperti apa," tambahnya.

Pemkab Bekasi Bakal Terjunkan Pihak Keamanan Jika Warga Tetap Menutup TPA Burangkeng
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Kondisi TPA Burangkeng di Desa Burangkeng Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, pasaca-penutupan yang dilakukan warga imbas menuntut kompensasi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana menerjunkan pihak keamanan jika warga tidak segera membuka operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.

Hal itu diungkapkan, Asiten Daerah III, Suhup, usai menggelar rapat tertutup membahas permasalahan tuntutan kompensasi warga terdapak TPA Burangkeng di Kantor Pemkab Bekasi, Sukamahi, Cikarang, Rabu, (13/3/2019).

Suhup menjelaskan, Pemkab Bekasi memberikan waktu hingga besok kepada Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan Setu dan Desa Burangkeng untuk melakukan musyawarah terkait pembukaan TPA Burangkeng.

"Kita berikan kesempatan kepada Muspika, agar mereka dengan sukarela membuka TPA yang ditutup itu, kalau sampai dengan besok enggak bisa, kita akan meminta bantuan pihak keamanan," kata Suhup.

Pemkab Bekasi berdalih, TPA Burangkeng merupakan TPA resmi milik pemerintah. Artinya, warga tidak dapat semena-mena menutup operasional. Sebab, akibat penutupan itu, dampak penumpukan sampah telah terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

"Karena itu TPA resmi, legal gitu, jangan sampai (penutupan) berlarut-larut karena dampaknya sangat riskan, sampah itu (menumpuk) di mana-mana, di pasar, perumahan, karena kita punya 112 truk itu enggak jalan udah 10 hari," tegas dia.

Suhub menambahkan, jika besok musyawarah belum juga ada titik terang warga akan membuka TPA Burangkeng. Pihaknya segera berkordinasi dengan pihak keamanan dan membuka paksa.

"Pokoknya nanti kita setelah itu (musyawarah Muspika) kita lakukan komunikasi kordinasi dengan pihak keamanan jadi seperti apa," tambahnya.

Adapun hasil rapat yang digelar Pemkab Bekasi dengan warga Desa Burangkeng berujung buntu. Warga tetap merasa perlu adanya kompensasi dalam bentuk uang tunai langsung ke warga terdampak TPA. Sedangkan Pemkab Bekasi menolak kompensasi dalam bentuk uang tunai.

Pemkab Bekasi Tolak Permintaan Uang Kompensasi Bau Warga Terdampak TPA Burangkeng

TPA Burangkeng Ditutup, Pemkab Bekasi Berencana Alihkan Sampah ke TPST Bantar Gebang

Bau Busuk, Sampah Menumpuk di Pasar Serang Cikarang Selatan Imbas Penutupan TPA Burangkeng

Suhup menjelaskan, Pemkab Bekasi dalam hal ini bersedia memberikan kompensasi dalam bentuk sarana kesehatan, pendidikan dan insfrastruktur. Sebab, hal itu sesuai dengan amanat undang-undang terkait pengelolahan sampah.

Seperti yang diketahui, Warga Desa Burangkeng menutup operasional TPA Burangkeng sejak Senin, 4 Maret 2019. Penutupan membuat TPA lumpuh, warga memblokir akses masuk dan jembatan timbang truk sampah.

Sampai saat ini, operasional TPA Burangkeng masih lumpuh total, sejak penutupan dilakukan warga. Imbasnya, sampah di sejumlah wilayah menumpuk karena tidak terangkut selama kurang lebih 10 hari.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved