Wali Kota Tangerang Geram: Disperindag dan Diskop UKM Akan Digabung Karena Saling Lempar Kewajiban

Pasalnya, kedua dinas tersebut terlapor sering saling lempar kewajiban dalam melayani masyarakat Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang Geram: Disperindag dan Diskop UKM Akan Digabung Karena Saling Lempar Kewajiban
TribunJakarta/Ega Alfreda
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu (13/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) akan digabung.

Pasalnya, kedua dinas tersebut terlapor sering saling lempar kewajiban dalam melayani masyarakat Kota Tangerang.

Diketahui sebelumnya, kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut sempat menyatu dalam satu dinas yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Peleburan kembali organisasi tersebut masih dalam tahapan pembahasan dalam Raperda tentang Perubahan atas Perda No 8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, alasan OPD tersebut digabung kembali karena kedua satuan kerja itu sering lempar tanggung jawab.

Seperti masalah penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

"Kita mau penataan PKL itu urusannya ada dua, di Disperindag ada, di Diskop UKM ada. Nah, akhirnya saling lempar tanggung jawab. Kan kita gabungin karena PKL itu di Diskop UKM masuk, di Disperindag masuk," jelas Arief usai rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu (13/3/2019).

Maka, kata Arief, kedua satuan kerja itu harus dilakukan evaluasi terhadap substansi Perda mengenai produktivitas dan efisiensi serta evaluasi organisasi.

"Kita juga lagi mempersiapkan program bedah warung, kerjasama dengan minimarket. Nah warungnya ada di Diskop UKM dan minimarketnya ada di Disperindag. Kalau pisah ribet," jelas Arief.

Kontrakannya Hancur Akibat Ledakan Tabung Gas, Husnia Berpikir Terjadi Gempa Bumi

Hotel Hingga Universitas Diduga Masih Gunakan Air Tanah, PDAM Depok Khawatir Tanah Ambles

Apakah Benar Egy dan Saddil Dapat Perlakuan Khusus Indra Sjafri, Sementara Ezra Tidak?

Ia melanjutkan, selain Disperindag dan Diskop UKM yang direncakan digabung, pihaknya juga mengusulkan agar OPD Dinas Pertanahan masuk ke dalam rumpun OPD yang sesuai.

Sehingga, lanjut Arief, fungsi urusan bidang pertanahan dapat bekerja lebih optimal.

"Terus yang pertanahan itu dulu semangatnya adalah kita ingin semua tersentralistik. Jadi teman-teman SKPD bisa melaksanakan program, misal membuat jalan dan jembatan. Itu tugasnya Dinas Pertanahan, cuma aturannya di pusat pengadaan tanah harus di masing-masing SKPD," tutup Arief R Wismansyah.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved