Warga Terdampak TPA Burangkeng Tetap Minta Kompensasi dalan Bentuk Uang, Pemkab Bekasi Tolak

Warga tetap merasa perlu adanya kompensasi dalam bentuk uang tunai langsung ke warga terdampak

Warga Terdampak TPA Burangkeng Tetap Minta Kompensasi dalan Bentuk Uang, Pemkab Bekasi Tolak
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Kondisi TPA Burangkeng di Desa Burangkeng Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, pasaca-penutupan yang dilakukan warga imbas menuntut kompensasi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI - Ketua Tim 17, Ali Gunawan yang merupakan tim penerima dan penyampaian aspirasi warga Desa Burangkeng tetap meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan kompensasi dalam bentuk uang.

"Dari kemarin kan bicaranya kompensasi saja, menyiapkan trobosan dan sebagainya, saya kira kan rapat hari ini masalah kuota, maksudnya untuk penerima dana kompensasi, ternyata tadi tidak ada kompensasi (uang) untuk warga," kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu, (13/3/2019).

Berdasarkan hasil rapat yang digelar Pemkab Bekasi dengan warga Desa Burangkeng di Kantor Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang, Rabu, (13/3/2019), berujung buntu.

Warga tetap merasa perlu adanya kompensasi dalam bentuk uang tunai langsung ke warga terdampak TPA. Sedangkan Pemkab Bekasi menolak kompensasi dalam bentuk uang tunai.

Pemkab Bekasi dalam hal ini bersedia memberikan kompensasi dalam bentuk sarana kesehatan, pendidikan dan insfrastruktur.

Sebab, hal itu sesuai dengan amanat undang-undang terkait pengelolahan sampah. 

Menanggapi hal itu, Ali menilai, kompensasi dalam bentuk infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk seluruh warganya.

Artinya, warga yang tidak terkena dampak TPA-pun wajib diberikan fasilitas infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

"Untuk infrastruktur itu sudah kewajiban pemerintah bang, kita tidak menuntut kompensasi selama sampah diurus masing-masing desa, sampah Burangkeng biar Burangkeng yang urus, sampah desa lain ya desa lain yang urus, masing-masing, kalau begitu tidak apa-apa tidak ada kompensasi," tegas dia.

Adapun sampai saat ini, warga tetap menutup operasional TPA Burangkeng. Terkait rencana pemkab menerjunkan petugas keamanan untuk menbuka paksa TPA. Warga akan tetap menutup.

"Masih tetap ditutup. Tentunya warga tetap mempertahankan," tandasnya.

Jalan Ambles di Setu Bakal Dikeruk, Ditargetkan Selesai Malam Ini

Polisi Belum Berani Masuk ke Rumah Terduga Teroris di Sibolga, Ini Penjelasannya

Seperti yang diketahui, Warga Desa Burangkeng menutup operasional TPA Burangkeng sejak Senin, 4 Maret 2019. Penutupan membuat TPA lumpuh, warga memblokir akses masuk dan jembatan timbang truk sampah. 

Aksi ini merupakan bentuk protes warga yang merada selama ini, pemerintah kurang memperhatikan nasib warga terdampak TPA Burangkeng. Mereka menuntut adanya pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai ke warga yang terkena dampak. 

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved