Bisnis Outsourcing Perlu Regulasi yang Jelas

Stigma negatif pun terlanjur diberikan kepada outsourcing yang tidak mematuhi peraturan yang telah ada.

Bisnis Outsourcing Perlu Regulasi yang Jelas
TribunJakarta.com/Lita Febriani
Kongkow Bisnis Pas FM, Hotel Mercure, Rabu (13/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Lita Febriani

TRIBUNJAKARTA.COM, TAMAN SARI - Saat ini belum ada peraturan yang jelas memgatur mengenai bisnis alih daya atau outsourcing.

Stigma negatif pun terlanjur diberikan kepada outsourcing yang tidak mematuhi peraturan yang telah ada.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah membuat rancang bangun mengenai peraturan mengenai ketenagakerjaan termasuk didalamnya mengenai outsourcing.

Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia mengatakan perlu adanya revisi UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Sistem kerja alih daya terlihat kurang baik di mata masyarakat. Sebenarnya bukan sistemnya tapi oknum di dalam outsourcing," tutur Timboel saat di acara Kongkow Bisnis PAS Fm di Hotel Mercure, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, pada Rabu (13/3/2019).

Perlu adanya pengawas agar bisnis outsourcing bisa mematuhi regulasi yang ada. Namun tak semua bisnis outsourcing tersebut tidak mematuhi regulasi yang ada.

Hallo BCA merupakan contoh sukses kerja sama BCA dengan perusahaan outsourcing.

"Kuncinya pemilihan perusahaan outsourcing yang tepat. Kami juga gunakan istilah karyawan mitra bukan outsourcing. Karyawan mitra ini terlihat juga bisa berprestasi mereka,” terang Wani Sabu, Executive Vice President Center Of Digital BCA.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Erlina Fury Santika
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved