Kisruh Kompensasi dampak TPA, Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di Burangkeng Belum Memadai

Konpensasi akan diberikan dalam bentuk infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Kisruh Kompensasi dampak TPA, Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di Burangkeng Belum Memadai
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Puskesmas Pembantu Desa Burangkeng 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, SETU - Pemerintah Kabupaten Bekasi bersedia memberikan kompensasi untuk warga Desa Burangkeng yang tekena dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng milik pemerintah daerah.

Melalui rapat dengan warga Desa Burangkeng yang berlangsung, Rabu, 13 Maret 2019 kemarin. Konpensasi akan diberikan dalam bentuk infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Namun hal itu berbanding terbalik dengan keinginan warga yang ngotot, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai ke tiap-tiap warga. Kisruh perbedaan keinginan ini-pun terus berlanjut.

Ali Gunawan, ketua Tim 17 yang merupakan tim penerima dan penyampaian aspirasi warga Desa Burangkeng, mengatakan, pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, atau pendidikan, merupakan hal yang wajib dilakukan Pemkab Bekasi diseluruh wilayahnya.

"Kalau yang khusus dengan adanya TPA saya rasa belum ada, terus kompensasi yang khusus dengan adanya TPA belum ada, ya kalau bicara infrastruktur kan menyeluruh enggak cuma Desa Burangkeng aja, walaupun tanpa ada TPA kan tetap harus ada pembangunan," kata Ali di kantor Desa Burangkeng, Kamis, (14/3/2019).

Ali menegaskan, saat rapat pembahasan masalah TPA Burangkeng kemarin, Pemkab Bekasi belum secara detail menjanjikan kompensasi dalam bentuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang sifatnya prioritas untuk warga terdampak TPA.

Dia mencontohkan misalnya, sejauh ini, di Desa Burangkeng belum ada Puskesmas, baru terdapat Puskesmas Pembantu, itu-pun beroperasi setiap hari hanya dua jam pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB.

Operasional yang singkat itu lantaran minimnya tenaga medis yang tersedia. Petugas yang berjaga di Puskesmas Pembantu berasal dari petugas Puskesmas Setu.

"Kita baru ada Pustu (Puskesmas Pembantu), itu kalau peraturan Dinas Kesehatan untuk bisa membangun Puskesmas penduduknya minimal 30 ribu jiwa," ungkap Ali.

Halaman
12
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved