Gubernur Anies Baswedan Serahkan Laporan Keuangan Pemprov DKI ke BPK 16 Hari Sebelum Batas Akhir

Laporan keangan tersebut, diiserahkan Anies 16 hari lebih awal dari batas akhir yang sudah ditentukan, yakni 31 Maret 2019.

Gubernur Anies Baswedan Serahkan Laporan Keuangan Pemprov DKI ke BPK 16 Hari Sebelum Batas Akhir
TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor BPK Perwakilan Jakarta Raya, di Pancoran Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyerahkan laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jakarta Raya, sore ini.

Laporan keangan tersebut, diiserahkan Anies 16 hari lebih awal dari batas akhir yang sudah ditentukan, yakni 31 Maret 2019.

"Dalam laporan keuangan itu kita sampaikan bahwa cangkupannya adalah anggaran kita tahun 2018 sebesar Rp 82,26 Triliun, dan juga laporan aset sebesar Rp 497,43 Triliun. Penyampaian laporan keuangan hari ini, lebih awal dibandingkan deadline-nya . Deadline laporannya adalah akhir bulan Maret, yaitu 31 Maret," kata Anies di kantor BPK Perwakilan Jakarta Raya, di Pancoran Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2019).

Anies menuturkan, bahwa salah satu permasalahan dalam menyelesaikan laporan tersebut adalah mengenai pendataan aset yang sudah menjadi permasalahan panjang selama bertahun-tahun.

Mengenai hal ini, kata Anies Pemprov DKI Jakarta telah bekerja keras siang-malam untuk menyelesaikan
laporan tersebut.

Wali Kota Jakarta Pusat Dampingi Anies Baswedan Serahkan LKPD 2018 ke BPK RI

"Permasalahan aset ada banyak. Misalnya ada laporan, ada catatannya tetapi barangnya tidak ternotaris dengan baik atau sebaliknya, tapi ada barangnya tapi tidak tercatat atau ada barangnya ada catatannya, tapi ada selisihnya. Jadi variasinya banyak. Jadi PR nya banyak, inventarisasi atau pencatatan ulang," kata Anies.

Anies pun berharap agar Pemprov DKI Jakarta, bisa kembali meraih gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK seperti yang terjadi pada tahun 2017 silam.

Sebagai kepala daerah, Anies ingin agar prestasi dalam laporan keuangan tersebut bisa dipertahankan.

"Tahun ini kita berikhtiar keras untuk bisa mempertahankan status opini WTP tersebut. Tim di DKI, bekerja all out siang malam untuk bisa menyelesaikan dengan baik khususnya pada aspek aset. Ini merupakan PR yang sudah menahun dan banyak pesan-pesan aset yang persoalannya sudah bertahun-tahun belum tuntas. Kemarin kita bekerja keras untuk bisa menuntaskan itu," kata Anies Baswedan.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved