Kepala Desa Burangkeng Tolak Kompensasi TPA dalam Bentuk Dana Alokasi Desa

"Ada enggak perda atau undang-udang yang mengatur seperti itu bisa dilaksanakan," kata Nemin

Kepala Desa Burangkeng Tolak Kompensasi TPA dalam Bentuk Dana Alokasi Desa
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Kepala Desa Burangkeng, Nemin 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, SETU - Kepala Desa Burangkeng Nemin, menolak pemberian kompensasi dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam bentuk dana alokasi desa (ADD).

Nemin mengatakan, dirinya tidak ingin jika kompensasi dimasukkan ke dalam ADD belum jelas payung hukum serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklal/juknis). 

"Ada enggak perda atau undang-udang yang mengatur seperti itu bisa dilaksanakan," kata Nemin saat dikomfirmasi, Minggu, (17/3/2019).

Masyarakat Desa Burangkeng kata dia menginginkan kompensasi dampak TPA dalam bentuk uang tunai yang langsung diterima warga. 

"Saya juga enggak bangga kalau itu duit (kompensasi) dimsukin ke rekening desa, justru saya menolak hal itu. kenapa, karena belum ada payung hukumnya, justru kalau sudah ada payung hukumnya seperti pemda memeberikan langsung ke masyarakat. Kalau saya memberikan langsung ke mayarakatkan enggak ada dasar hukumnya," paparnya. 

Untuk itu, dia meminta pemda memilih opsi yang diajukan warga, pertama kata dia, pemberian uang kompensasi tunai, atau memindahkan tempat TPA milik Pemkab Bekasi

"Sekarang dia ada opsi, saya bersama warga burangkeng ada opsi juga. Kita bikin dua opsi kompensasi atau pindah, gitu aja udah, terserah," tegas dia. 

Nemin menambahkan, pihaknya menyarankan Pemkab Bekasi melakukan studi banding ke Pemerintah Kota Bekasi terkait pemberian kompensasi ke warga Kecamatan Bantar Gebang. 

"Justru saya bilang, mereka suruh belajar ke Pemkot Bekasi, kenapa kota bisa, dengan memakai apa kota itu bisa, menggunakan payung hukum seperti apa, dengan perbub atau perwal atau perda, jadi apa dasar yang dipakai walikota sehingga bisa memberika kompensasi tunai berbentuk uang kepada warganya," kata Nemin. 

Sebelumnya, Pemkab Bekasi menawarkan opsi pemberian kompensasi TPA Burangkeng melalui ADD. Hal itu dilakukan lantaran, pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai ke warga tidak dapat dilakukan. 

Asisten Daerah III, Suhup, mengatakan, Pemkab Bekasi telah menyanggupi pemberian kompensasi warga terdampak TPA Burangkeng dalam bentuk Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

7-8 Gigi Masyarakat Indonesia Rata-rata Rusak

VIDEO: Kumuhnya Setu Parigi Tangerang Selatan, Sampah Seperti Pulau-pulau Kecil

Terkahir kata dia, pada Jumat, (15/3/2019), Pemkab Bekasi telah mengundang Kepala Desa Burangkeng untuk kembali menawarkan opsi pemberian kompensasi dalam bentuk uang tambahan ADD. 

"Kita udah maksimal menawarkan opsi ke mereka, cuma satu aja yang gak bisa, kita gak bisa berikan uang tunai, itu. Bisanya dalam bentuk dana untuk kegiatan-kegiatan," kata Suhup.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved