Kemenhub Siap Atur Ojol Melalui Permen Nomor 12 Tahun 2019

Budi Setiyadi mengatakan, Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2019 atau PM 12/2019 siap mengatur tata tertib ojek online (ojol).

Kemenhub Siap Atur Ojol Melalui Permen Nomor 12 Tahun 2019
TribunJakarta/Muhammad Rizki Hidayat
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi sedang memberi keterangan kepada wartawan di ruang Singosari, kantor Pusat Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019) 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 atau PM 12/2019 siap mengatur tata tertib ojek online (ojol).

PM 12/2019, lanjut Budi, merupakan regulasi mengenai perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Regulasi ini sudah diundangkan dan sudah ditandatangani oleh menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi per 11 Maret 2019," kata Budi, di dalam kantor pusat Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

"Jadi kami tinggal melakukan sosialisasi ke beberapa kota besar," kata Budi.

Budi menambahkan, sosialisasi tersebut akan dilaksanakan mulai akhir Maret 2019.

"Mulai akhir Maret sampai awal April," tegas Budi.

Selanjutnya, kata Budi, proses mengenai PM 12/2019 belum sepenuhnya tuntas begitu saja.

"Saya masih akan membuat surat keputusan menteri yang akan mengatur besaran biaya jasa dari ojek online ini," jelas Budi.

Menyoal biaya jasa, akan terbagi dua diantaranya ada biaya langsung dan tidak langsung.

Irwandi Ancam Beri Teguran Keras Lurah dan Camat yang Tak Selesai Buat Sumur Resapan

Dirjen PAS Sebut Program Revitalisasi Laps Sulit Dilakukan

Budi menyebut, hal ini juga wajib memerhatikan dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.

"Masing-masing daerah punya persepsi dan ekspetasi yang berbeda terkait tarif," ujar Budi.

"Menyangkut biaya jasa ojek online ini, kami juga menerima beberapa masukan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)," lanjut Budi.

Nantinya, pengaturan biaya jasa tersebut akan menggunakan sistem tarif batas bawah dan batas atas.

"Perlu adanya tarif batas atas agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi dari tarif yang dinaikkan semena-mena, demikian usul YLKI untuk ketentuan mengenai tarif ini," jelas Budi.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved