Pembebasan Lahan Tol Kunciran-Bandara Dihargai Rp 2,6 Juta per Meter, Warga Benda Gelisah
Pembangunan jalan tol Kunciran-Bandara merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 dan dianggap dapat merugikan warga di Kecamatan Benda.
Penulis: Ega Alfreda | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda
TRIBUNJAKARTA.COM, BENDA - Isu pembebasan lahan dari pembangunan Tol Kunciran-Bandara meresahkan warga Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang.
Pasalnya, puluhan kepala keluarga di Jalan Kampung Geger, Kecamatan Benda gelisah dengan isu pembebasan lahan dari pembangunan Tol Kunciran-Bandara yang sangat murah.
Pembangunan jalan tol Kunciran-Bandara merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 dan dianggap dapat merugikan warga di Kecamatan Benda.
Ruas tol tersebut direncanakan akan diperpanjang dari Serpong, Kunciran, hingga Batuceper yang akan menjadi akses tol utama warga Tangerang menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Dedi Sutrisno (39) seorang korban pembebasan lahan mengaku ia bersama 27 kepala keluarga lain masih ingin bertahan.
• Jangan Sampai MRT Jakarta Sepi Seperti LRT Palembang, Pembatasan Mobil Pribadi dan Tarif Jadi Kunci
"Saat ini harga yang ditawarkan oleh tim appraisal untuk satu meter tanah seharga 2,6 juta. Kami ingin diangka 6,5 juta untuk permeternya," kata Dedi, Selasa (26/3/2019).
Alasan Dedi bukan tanpa sebab, sebab para tetangga di kampung sebelah menjual tanah mereka dengan nilai Rp 10 juta per meter.
"Kami tidak ada niatan menghalangi program pemerintah, kami hanya ingin dimanusiakan, jangan sampai ketika pindah dari sini kami tak punya rumah," keluh dia.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea menyerap aspirasi warga RT.02/01 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang terkait pembebasan lahan pembangunan jalan tol Kunciran-Bandara.
Marinus Gea yang hadir bersama anggota DPRD Kota Tangerang, Supardi langsung disodorkan sejumlah persoalan oleh warga setempat.
Dalam kunjungan tersebut, politisi PDI Perjuangan itu banyak mendengar keluhan terkait rendahnya harga tanah yang ditawarkan tim appraisal kepada warga.
Menanggapi keluhan tersebut, Marinus menyatakan, bahwa apa yang disampaikan oleh para petugas kepada bapak dan ibu terkait pembebasan lahan tidak merepresentasikan pemerintahan pak Jokowi.
Berkali-kali pak Jokowi selalu menyampaikan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur selalu mengedepankan ganti untung.
"Jangan sampai ibaratnya seperti warga jual kambing dapat ayam. Tetapi, pemerintah akan membeli ayam warga seharga kambing," kata Marinus.
