Pilpres 2019

BPN Prabowo Tolak Penghitungan Suara KPU, Mendagri: Jangan Menciderai Demokrasi

"Sukses semua pihak, termasuk kepolisian, termasuk TNI, BIN, elemen masyarakat termasuk pers, partai politik," terang dia.

BPN Prabowo Tolak Penghitungan Suara KPU, Mendagri: Jangan Menciderai Demokrasi
TRIBUNJAKARTA.COM/LEO PERMANA
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel Santika Premiere, Jakarta Barat, Rabu (15/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Leo Permana

TRIBUNJAKARTA.COM, TAMAN SARI - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi pernyataan Capres 02, Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang.

Ia meminta proses demokrasi lewat Pemilu untuk tidak dicederai.

"Jangan menciderai demokrasi lah, karena proses tahapan sampai hari H, pencoblosan yang sukses, yang tingkat partisipasinya adalah 80 persen lebih, itu karena kesepakatan semua pihak termasuk tim sukses, termasuk seluruh partai politik, baik menyusun PKPU di DPR maupun tahapan-tahapan PKPU yang disosialisasikan oleh KPU sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur oleh undang-undang," katanya saat ditemui di Hotel Santika Premiere, Jakarta Barat, Rabu (15/5/2019).

"Juga disampaikan terbuka oleh semua tim sukses, oleh semua partai politik semua pasangan capres cawapres," tambahnya.

Ia menyampaikan, sebaiknya hal tersebut disampaikan langsung ke pihak terkait, karena ada mekanisme dan aturannya.

Tolak Perhitungan Suara KPU, BPN Bongkar Hasil Prosentase Suara Internal: Prabowo-Sandi 54 Persen

"Yang sukses ini jangan dicederai, kalau Anda merasa tidak puas, ada ganjelan, menemukan sesuatu yang ganjel disampaikan secara hukum saja, lewat Panwasnya, lewat Bawaslunya, lewat MK-nya, ada mekanisme dan ada aturannya," jelas Tjahjo.

Ia menambahkan, proses demokrasi melalui Pemilu itu berjalan sukses karena keterlibatan semua pihak.

"Sukses semua pihak, termasuk kepolisian, termasuk TNI, BIN, elemen masyarakat termasuk pers, partai politik," terang dia.

"Kemarin kita mengapresiasi kerja KPU, kalau ada yang tidak puas dengan KPU ya sampaikanlah, mekanisme yang ada bisa lewat MK, bisa lewat bawslu," lanjut dia.

Halaman
12
Penulis: Leo Permana
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved