Hakim PTUN Kabulkan Penggugat Sengketa Tanah Stadion BMW, Pemprov DKI Jakarta Ajukan Banding

Damianus pun menyebut bahwa PT Buana Permata Hijau meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera menghentikan proses pembangunan Stadion BMW.

Hakim PTUN Kabulkan Penggugat Sengketa Tanah Stadion BMW, Pemprov DKI Jakarta Ajukan Banding
TRIBUNJAKARTA.COM/AFRIANI GARNIS
Plang yang menunjukkan kepemilikan lahan stadion BMW atas nama Pemerintah DKI Jakarta. Kamis (13/12/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau mengenai sengketa lahan yang digunakan untuk Pembangunan Stadion Bersih Manusiawi dan Berwibawa (BMW) yang berada di kelurahan Papanggo, Jakarta Utara.

"Pada hari Selasa 14 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya No.282/G/2018/PTUN-JKT telah mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau dengan membatalkan sertipikat hak pakai," kata Kuasa Hukum PT Buana Permata Hijau, Damianus Rejaan dalam keterangannya, Rabu (15/5/2019).

Majelis hakim PTUN, mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau atas sengketa penerbitan sertipikat hak pakai (SHP) oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor 314 di Kelurahan Papanggo yang rencananya bakal dibangun stadion untuk markas Persija itu.

Penerbitan sertipikat tersebut, diketahui telah terbukti catat hukum baik secara prosedur dan instansi.

Pembangunan Stadion BMW Dimulai, Anies Singgung Soal Janji: Bukan Hanya Jadi Kebanggaan Ibu Kota

Damianus pun menyebut bahwa PT Buana Permata Hijau meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera menghentikan proses pembangunan Stadion BMW.

"PT Buana Permata Hijau meminta Pemda DKI agar menghentikan pembangunan Stadion BMW. Ini untuk menghormati hak PT Buana Permata Hijau atas lahan tersebut," kata dia.

Pernyataan ini, juga dibenarkan oleh Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakara Yayan Yuhana.

Yayan mengatakan, tuntutan tersebut memang terkait pembatalan dua sertipikat nomor 314 dan 315 terkait hak pakai dari lahan tersebut.

Meski belum merincikan secara mendetail, Yayan mengatakan bahwa Pemprov DKI akan mengajukan banding terkait hasil putusan tersebut.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved