Pemilu 2019

Wali Kota Bekasi Imbau Warganya Untuk Tidak Ikut Seruan People Power

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengimbau warganya agar tidak ikut seruan aksi people power jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI.

Wali Kota Bekasi Imbau Warganya Untuk Tidak Ikut Seruan People Power
TRIBUNJAKARTA.COM/Yusuf Bachtiar
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengimbau warganya agar tidak ikut seruan aksi people power jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI.

"Kita imbau warga kita jangan ada pengerahan, jangan ada melakukan upaya destruktif apalagi sampai melakukan yang sekarang lagi rame itukan people power, kata Rahmat di Masjid Agung Al-Barkah Bekasi, Jumat (17/5/2019).

Rahmat bersyukur, sejumlah tokoh agama dari MUI Kota Bekasi, Dewan Masjid Indonesia, serta para tokoh masyarakat, hari ini berkumpul di Masjid Agung Al-Barkah Bekasi untuk sama-sama menyerukan tolak aksi people power.

"Pertama saya terimakasih ya kepada ulama-ulama yang mewakili hadir di sini (Masjid Agung Al-Barkah Bekasi), harapanya kota ini tetap kondusif, Jakarta juga kondusif, Indonesia kondusif," jelas dia.

Untuk itu, masyarakat harus menjaga apa yang telah diwariskan para pejuang bangsa.

Mereka, kata Rahmat, mengorbankan harta, jiwa, dan raganya hanya untuk menyatukan Indonesia sebagi bangsa yang merdeka.

Jangan sampai pengorbanan itu dikhianati akibat perbedaan pendapatan pasca-pemilu.

"Jadikan kota ini kota yang aman damai nyaman, kita rawat apa yang sudah diperjuangkan, pak Kiyai Noer Ali dulu memperjuangkan Bekasi ya, kakek-kakek kita dulu untuk sama-sama memperjuangkan kota ini sebagai kota yang ihsan," tegas dia.

MUI Kota Bekasi Segera Keluarkan Maklumat Tolak People Power

MUI dan Tokoh Agama Kota Bekasi Tolak Seruan People Power

Untuk proses Pemilu di Kota Bekasi, Rahmat mengaku hingga pleno tingkat kabupaten/kota, secara keseluruhan berjalan kondusif. Selanjutnya, masyarakat diminta untuk ikuti tahapan dan proses yang ada hingga nanti diumumkan.

"Kepada masyarakat yang sudah menggunakan hak demokrasinya kita serahkan semua kepada institusi yang diberikan mandat dari negara dalam hal ini KPU dan Bawaslu," jelas dia.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved