Pendaftaran PPDB Tingkat SMA di Banten Membludak, Wahidin Siap Menindak Segala Bentuk Penyelewengan
WH akan langsung mencopot pangkat aparatur negara dan dibebastugaskan dari kewajiban apabila terciduk melakukan penyelewengan
Penulis: Ega Alfreda | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda
TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Pelaksanaan penerimaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di Provinsi Banten mengalami pembludakan karena sistem zonasi.
Dari pantauan TribunJakarta.com pada pelaksanaan pendaftaran PPDB di hari pertama pada Senin (18/6/2019) di SMAN 2 dan SMKN 3 Tangerang tampak antrean yang mengular sejak subuh hingga sore hari.
Pelaksanaan PPDB tingkat SMA yang dilaksanakan hingga Sabtu (18/6/2019) depan diramalkan akan terus terjadi kepadatan calon siswa akibat sistem zonasi ini.
Gubernur Banten, Wahidin Halim pun angkat bicara soal polemik antrean pendaftaran yang terus membludak di semua SMA di Kota Tangerang dengan mewancanakan akan membangun gedung tambahan.
Gedung tambahan tersebut akan dibuat di beberapa sekolah yang tampak menerima lebih banyak calon siswa dari sistem zonasi dibandingkan sekolah lain.
"Ini jadi persoalan dan jadi catatan kita. Memang saya undang para kepala sekolah untuk mencari jalan keluar, apakah perlu ada penambahan bangunan-bangunan sekolah baru, atau bagaimana akan kita diskusikan lebih lanjut," papar Wahidin di kawasan Cipondoh, Tangerang, Selasa (18/6/2019).
Sebab, ada beberapa sekolah yang memang berdiri di tengah pemukiman padat penduduk atau berada di tengah komplek.
• Grab Denda Penumpang yang Batalkan Pemesanan: Besaran Denda, Syarat dan Daerah Uji Coba
• Wakil Gubernur Banten Harap Pilkada 2020 Tak Perpanjang Konflik Pilpres
Di mana, sekolah tersebut wajib menerima calon siswa yang berada 2 sampai 3 kilometer di dekatnya, dengan presentasi penerimaan 90 persen dari zonasi, 5 persen jalur prestasi, dan 5 persen jalur perpindahan orang tua.
"Ini yang akan kita diskusikan dengan kepala sekolah, bagaimana bukan hanya mendiagnosis persoalan, tapi cari jalan keluar apa bila terjadi kompetisi yang karena alasan jarak dekat dengan sekolah," ucap Wahidin.
Pria yang akrab disapa WH itu juga tidak main-main terhadap pelaksanaan penerimaan calon siswa dari sistem zonasi pada tahun ini.
Sebab, WH akan langsung mencopot pangkat aparatur negara dan dibebastugaskan dari kewajiban apabila terciduk melakukan penyelewengan dari penerimaan calon siswa dari PPDB.
"Ya langsung saya pecat lah, jelas enggak boleh kan. SPP saja enggak boleh, masa penerimaan saja minta duit," tegas Wahidin.
