Senator Terpilih DKI Jakarta Tak Setuju Dengan Wacana Pemindahan Ibu Kota: Biayanya Pasti Triliunan
Pemerintah Pusat, sebelumnya telah menggagas rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DPD RI terpilih 2019-2024 Sabam Sirait mengaku tidak setuju dengan wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia ke luar Pulau Jawa.
Menurut Sabam, rencana pemindahan Ibu Kota tersebut pasti akan menghabiskan biaya yang cukup banyak, bahkan hingga triliunan rupiah jika direalisasikan.
"Saya tidak setuju (Ibu Kota dipindah) Karena satu, pertama kali mendirikan Ibu Kota negara akan Triliunan keluar uang. Kita lebih memerlukan untuk yang lain daripada itu. Kedua Ibu Kota (Jakarta) ini sudah baik," kata Sabam di Balai Kota DKI, Kamis (25/7/2019).
Pemerintah Pusat, sebelumnya telah menggagas rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Pulau Kalimantan, menjadi salah satu kandidat terkuat lokasi pemindahan tersebut.
• Empat Senator DKI Jakarta Terpilih Temui Anies Baswedan di Balai Kota
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa menjadi salah satu alasan pemindahan Ibu kota negara.
Sepakat dengan pernyataan Sabam, Fahira Idris yang juga merupakan Anggota DPD RI terpilih 2019-2024 mengatakan bahwa Indonesia masih membutuhkan banyak biaya untuk masyarakat.
Ia pun menuturkan bahwa anggaran sebanyak itu lebih baik digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat ketimbang memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.
"Biayanya pasti triliunan. Sedangkan kita lebih banyak membutuhkan biaya itu untuk masyarkat. Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat itu sendiri," kata Fahira.
"Jadi untuk pemindahan lebih baik tidak sekarang, saat ini lebih baik uang itu digunakan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
