Anggota Komisi V DPR Pertanyakan Rencana Penambahan Proyek Kereta Cepat

Apalagi sempat terjadi polemik mengenai dua Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk kereta cepat.

Anggota Komisi V DPR Pertanyakan Rencana Penambahan Proyek Kereta Cepat
Tribunnews/Jeprima
Model berfoto dengan miniatur kereta cepat milik China pada pameran Kereta Cepat dari Tiongkok (China) di Senayan City (Sency), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015). Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan Pemerintah Tiongkok merupakan salah satu pihak yang menawarkan kerjasama dalam pembangunan kereta cepat tersebut. (Tribunnews/Jeprima) 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menyoroti rencana pemerintah mengubah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diperpanjang hingga Jogja-Solo.

Nizar mempertanyakan dasar hukum perubahannya.

Politikus Gerindra itu mengungkapkan dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pembiayaan dari utang sekitar Rp 68 triliun dari China dan bunga 4 persen, memang tidak ekonomis.

Baca: Sederet Fakta Duo Pelawak Ditangkap Imigrasi Hong Kong, Sosok sampai Curhat Pilu Istri

Hal itu dengan estimasi tarif Rp 220 ribu per orang.

"Kalau sekarang pemerintah mengubah konsep lagi dari Jakarta-Bandung ditambah Jogja-Solo, itu dasar hukumnya apa. Kami mengingatkan pemerintah jangan sampai melakukan maladministrasi," ucap Nizar dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2/2018)..

Apalagi sempat terjadi polemik mengenai dua Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk kereta cepat.

Pada Perpres 107/2015 pemerintah tidak menjamin proyek tersebut, tapi di Perpres 3/2016 pemerintah berubah sikap dengan menjamin segala risikonya.

Baca: Fakta Sidang Cerai Ahok-Veronica, Curhat Adik Ahok sampai Julianto Tak Mau Lepaskan Vero

"Kalau sekarang berubah lagi menjadi Jakarta-Bandung-Jogja -Solo, itu hak pemerintah, tapi tolong lakukan mekanisme secara benar. Pertama apakah itu sudah masuk di RPJMN. Kedua, bagaimana statusnya dengan PSN, di mana lokusnya itu hanya Jakarta-Bandung, dan Jakarta-Surabaya, hanya itu untuk kereta api. Kalau penambahan lokus Jogja-Solo, dasar hukumnya apa," katanya.

Bila pemerintah tetap ingin meneruskan perubahan tersebut dengan berbagai kajiannya, Nizar tidak mempersoalkan selama telah mengacu pada aturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Jika perencanaannya berubah-ubah terus, Nizar khawatir tidak ada kepastian hukum bagi investor.

Penulis: Ferdinand Waskita Suryacahya
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved