Breaking News:

Dua Kepala Daerah Adu Jotos di Muka Publik, Pengamat: Potret Buruknya Pembinaan Karakter

Bupati dan Wakil Bupati harusnya bersinergi memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan rakyatnya

Penulis: Muhammad Zulfikar | Editor: Muhammad Zulfikar
Tribunnews.com
Konflik Bupati dan Wakil Bupati 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Masih ingat kasus keributan antara Wakil Bupati Tolitoli, Abdul Rahman H Buding dengan Bupati Moh Saleh Bantilan yang viral media sosial?

Abdul Rahman naik ke panggung dan menendang kursi bupati saat Saleh sedang di podium. Hal ini terjadi saat acara pelantikan pejabat struktural dan fungsional Pemerintah Kabupaten Tolitoli di gedung Wanita Tolitoli, Rabu (31/1/2018).

Tak lama berselang, kejadian serupa terjadi di Kabupaten Morowali Utara. Pada 4 Februari, Wakil Bupati Morowali Utara, Asrar Abdul Samad mengamuk ketika acara pelantikan 49 pejabat eselon III dan 84 pejabat eselon IV di daerahnya berlangsung. Acara pelantikan itu dipimpin oleh Bupati Aptripel Tumimomor.

Buntut dua kejadian tersebut, Bupati Tolitotoli dan Bupati Morowali Utara tak terima dipermalukan dan masing-masing melaporkan Wakil Bupatinya ke Polda Sulsel.
Melihat dua kejadian beruntun di Provinsi Sulawesi Tengah ini, tampaknya yang dihadapi ternyata bukan sekedar ketidakharmonisan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati.

Baca: Nonaktif di Hanura, Yuddy Chrisnandi Kembali ke Golkar

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Research Pangi Syarwi Chaniago menyesalkan hal tersebut terjadi.

“Kasihan rakyat, Bupati dan Wakil Bupati harusnya bersinergi memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan rakyatnya. Bukan sebaliknya sibuk dengan pertengkaran dan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu,” kata Pangi, Rabu (14/2/2018).

Buntut kejadian di Tolitoli, Aliansi Masyarakat Tolitoli (AMT) bahkan membuat aduan kepada Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI. Mereka mengadukan perilaku Bupati yang tidak peduli kepada rakyat dan abai mengelola wilayahnya dengan baik.

Baca: Waspada! Ada 200 Titik Rawan Tindak Kejahatan Jalanan di Jakarta Barat

Menurut Budiman perwakilan AMT, Bupati Tolitoli Saleh Bantilan melanggar Peraturan Mendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Permendagri Nomor 29 Tahun 2016) dan pelanggaran sumpah jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

“Gubernur (Sulawesi Tengah) seharusnya bisa menertibkan dan membuat kepala daerah di bawahnya bekerja harmonis. Apalagi masa ‘bulan madu’ kepala daerah biasanya cuma 5 bulan. Setelah itu mereka jalan sendiri-sendiri karena tidak terbangun chemistry,” ujar Pangi.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved