Serba Serbi Penghapusan PNBP di STNK, Pemilik Kendaraan Masih Kena Pajak

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Royke Lumowa, mengatakan, putusan MA itu tidak akan memberikan masalah kepada kepolisian.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Suasana ramai dan tertib terlihat saat Polsek Pasar Rebo membuka pelayanan SIM dan STNK keliling, Senin (12/2/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH - Mahkamah Agung (MA) memutuskan pembatalan biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Hak ini masuk lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara.

Gugatan uji materi Lampiran No E Angka 1 dan 2 PP No. 60 diajukan oleh Noval Ibrohim Salim, warga Pamekasan, Jawa Timur.

Baca: Ongkos Jadi Uang Jajan, Anak SD Senang Menggunakan OK OTrip

Dalam pertimbangan putusan pembatalan aturan tersebut MA menyatakan bahwa pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Merujuk Pasal 73 ayat (5) UU No 30 tersebut, pengesahan atau fotokopi yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dikenakan biaya alias gratis.

Selain pertimbangan tersebut, MA juga memandang, pengenaan tarif atas pengesahan STNK juga berpotensi menimbulkan pungutan ganda kepada masyarakat. Pasalnya, saat membayar pajak, masyarakat sudah dipungut PNBP.

Baca: Jubir KPK: Presiden Jokowi dan Wapres JK Sangat Membantu Biaya Pengobatan Novel Baswedan

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Royke Lumowa, mengatakan, putusan MA itu tidak akan memberikan masalah kepada kepolisian.

"Tapi untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan ke Kementerian Keuangan sebagai pihak yang paling kompeten menjawab," katanya seperti dilansir Kontan.co.id, Rabu (21/2/2018).

Sekedar informasi, awal tahun 2017 lalu Noval Ibrohim Salim menggugat PP No. 60 Tahun 2016 ke MA.

Dia menggugat tiga ketentuan yang diatur dalam pp tersebut.

Pertama, ketentuan soal pengenaan tarif pada pengesahan STNK yang diatur dalam Lampiran No D angka 1 dan 2 pp tersebut.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved