Breaking News:

Kementerian Sosial Gandeng BPJS Guna Tingkatan Kepesertaan JKN-KIS

Namun Mirza mangakui, tidak semua kabupaten kota mengajukan pergantian data, sehingga terdapat sisa kuota kepersertaan yang tidak tergantikan.

Penulis: Yanuar Nurcholis Majid | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Yanuar Nurcholis Majid
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementetrian Sosial, Said Mirza Pahlevi (pertama dari kanan), saat berbicara dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi,Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Demi peningkatan kualitas data peserta penerima bantuan iuran (PBI), Kementerian Sosial dan BPJS membangun sistem guna memangkas panjangnya proses verifikasi dan validasi kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Peran Kemensos terkait JKN-KIS adalah melakukan percepatan verifikasi dan validasi terhadap penetapan dan perubahan data guna meningkatkan kualitas data penerima bantuan iuran," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, Said Mirzan Pahlevi, saat berbicara dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

Baca: Mau Cicipi Olahan Roti Bakar Kekinian? Yuk Datang ke DSavor Depok

Mirza menjelaskan, proses verifikasi merupakan upaya mengecek data di lapangan. Data di lapangan diperiksa terkait layak atau tidaknya individu mendapat jaminan kesehatan.

Sedangkan validasi, adalah proses penetapan terkait individu penerima jaminan kesehatan.

Dengan melakukan verifikasi dan validasi, diharapkan juga dapat meminimalisir adanya inclusion dan exclucion error.

Baca: Polisi Gerebek Toko Jamu Penjual Oplosan Beromzet Rp 1 Juta Sehari di Bekasi

"Caranya dengan melakukan update data PBI JKN dengan tempo yang lebih sering, yang biasanya enam bulan sekali, kita harapkan bisa satu bulan sekali," ujar Mirza.

Namun Mirza mangakui, tidak semua kabupaten kota mengajukan pergantian data, sehingga terdapat sisa kuota kepersertaan yang tidak tergantikan.

"Dalam kasus itulah, Kemensos mengambil pengganti kepersertaan JKN-KIS dari data PKH (Program Keluarga Harapan). Oleh karna nya merekalah yang didahulukan kalau ada sisa kuota yang tidak diganti oleh pemda," ujar Mirza.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved