Pembangaunan Fase II MRT Terkait Pembebasan Lahan dan Memindahkan Masyarakat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Suci Febriastuti

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase II yaitu penyambungan Bundaran HI-Kampung Bandan akan dimulai pada Desember 2018.

Dalam persiapannya, Fase II masih memiliki dua hambatan yang masih belum dapat diselesaikan.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan hambatan yang pertama yaitu mengenai pembebasan lahan.

Baca: Maraknya Media Iklan Pemerintah Bergambar Calon Wali Kota Petahana, Ini Jawaban Sekda Kota Bekasi

"Yang beberapa titik kita berharap bahwa sebelum proyek fase ke dua ini dimulai seluruh lahan yang akan dilalui oleh MRT baik pada daerah-daerah stasiun maupun di depo sudah kita bebasakan," ujar William, dijumpai di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2018).

Ia menyebutkan, kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara, sebagai satu lokasi yang masih dalam proses penyelesaian.

"Yang memang masih menjadi persoalan yang coba kita selesaikan adalah lahan depo di Kampung Bandan," beber William.

Ia menjelaskan saat ini masih memastikan pihak-pihat yang terkait untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. 

Baca: Bukan Kampanye, Sekda Bekasi Sebut ASN Boleh Pasang Foto Petahana Rahmat Effendi di Media Sosial

"Dan memang ini sedang dalam proses pembicaraan teknis untuk memastikan bahwa semua pihak yang ada di Kampung Bandan ini bisa duduk bersama dan melakukan kesepakatan agar kawasan seluas 6.5 hektar di depo Kampung Bandan nanti bisa dipastikan untuk di bangun depo," ujar William.

Hambatan yang kedua yaitu memindahkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan depo Kampung Bandan.

"Yang kedua adalah bagaimana memindahkan masyarakat yang ada di situ. Karena di lahan itu ada masyarakat. Kebijakan DKI Jakarta kemarin adalah memastikan bahwa masyarakat yang ada di situ bisa dipindahkan dari tempat disekitar kawasan depo Kampung Bandan," ujarnya.

William juga mengatakan proyek pembangunan MRT Fase II sudah mendapat dukungan dari Pemprov DKI Jakarta dan PT KAI.

"Lahan depo di Kampung Bandan ini kita mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita juga mendapat dukungan dari PT Kereta Api yang punya HGB (Hak Guna Bangunan) terhadap kawasan itu," ungkapnya.