Perumahan DP 0 Rupiah Akan Tetap Dibangun PT Nusa Kirana Meski Tidak Disetujui Pemerintah

Pembangunan tetap dilanjutkan meskipun nantinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ada persetujuan tentang skema pembelian

Penulis: Gerald Leonardo Agustino | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Gerald Leonardo Agustino
Dhiki Kurniawan (kanan), staf Government Relation PT Nusa Kirana di Peresmian Lokasi Pembangunan Perumahan DP 0 Rupiah Pesona Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (28/2/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING - PT Nusa Kirana akan tetap membangun perumahan DP 0 rupiah di Jalan Malaka IV Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Pembangunan tetap dilanjutkan meskipun nantinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ada persetujuan tentang skema pembelian rumah DP 0 persen tersebut.

Baca: Saling Menatap Hingga Cekcok, Pencuri Ranmor Ini Tembak Korbannya

Skema pembelian rumah DP 0 persen meliputi berbagai macam hal seperti harga dan mekanisme bagi orang yang ingin membeli unit rumah.

"Sistem, tentunya cara bayar harga, kemudian juga mekanisme bagaimana orang memilikki rumah ini. Syaratnya apa sih, tentunya kan harus ada syarat. Entah dia penduduk DKI yang sudah berapa tahun, apakah memang ini harus rumah pertama, dan segala macam," kata staf Government Relation PT Nusa Kirana, Dhiki Kurniawan, di acara peresmian lokasi Perumahan DP 0 Rupiah, Rabu (28/2/2018).

Baca: Viral Hujan Duit di Kuningan, Ini Sebabnya

Dhiki mengatakan, PT Nusa Kirana sebagai pengembang untuk pembangunan perumahan DP 0 persen di Rorotan, peduli dengan program pemerintah.

"Oh jelas. Ini memang usulan kami sebagai pengembang swasta ya. Ini usulan kami dari swasta sebagai pengembang yang peduli dengan program Pemerintah," tuturnya.

Ke depan, PT Nusa Kirana akan tetap menjalankan proyek pembangunan 100 unit rumah DP 0 persen meskipun tidak ada kesepakatan dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai skema pembelian unit rumah.

"Kalau memang usulan kami ini belum bisa menyepakati kebutuhan dari skemanya Pemprov, nggak ada masalah. Tapi kami sebagai pure private sector akan tetap berjalan," imbuh Dhiki.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved