Penyebab Proyek DP 0 Rupiah Belum Sinkron Dengan Pemerintah Provinisi DKI Jakarta
Pengembang ingin memasarkan dengan harga Rp 340 - 350 juta, sedangkan Pemprov ingin di angka Rp 170 - 180 juta.
Penulis: Jaisy Rahman Tohir | Editor: Kurniawati Hasjanah
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebutkan penyebab belum sinkronnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan pengembang PT Nusa Kirana Proyek Rumah DP 0 Rupiah di Rorotan.
Terdapat dua faktor yang masih belum menemukan titik temu yaitu mengenai harga rumah per unit dan target pasar.
Pengembang ingin memasarkan dengan harga Rp 340 - 350 juta, sedangkan Pemprov ingin di angka Rp 170 - 180 juta.
"Misalnya harga kalau FLPP kalau rumah tapak di Jakut itu 170-180 juta. Sementara mereka memasarkannya 340-350 juta," ujar Sandiaga Uno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).
"Jadi ini beberapa sistem skema pembiayaan yg perlu kita selaraskan ke depan," lanjutnya.
Selain harga rumah, pasar yang dibidik juga belum sinkron.
Pemprov ingin menyasar pasar dengan penghasilan 7 - 3,5 juta, sedangkan pengembang ingin pembeli dengan penghasilan 7 juta ke atas.
Baca: Via Vallen Curhat Hampir Ditinggal Pesawat, Kalimatnya ini Buat Netizen Nyinyir
" Target market yang kita kejar antara 3,5 juta -7 juta penghasilannya," tegasnya.
Namun Sandiaga Uno berharap dalam satu atau dua minggu ke depan skema harga dan teeget pasar bisa sinkron.
"kita harapkan mungkin satu dua minggu ke depan," harap pria berkacamata itu.
