Larangan Gedung Tinggi di Jakarta Sedot Air Tanah, Sandiaga Uno Ingin Atur di Perda

Sandi berencana aturan kuat terkait pengambilan air tanah tersebut dibuat, seperti Perda.

Larangan Gedung Tinggi di Jakarta Sedot Air Tanah, Sandiaga Uno Ingin Atur di Perda
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kantor Walikota Jakarta Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (14/3/2018). 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menginginkan pengambilan air tanah di DKI dihentikan, terutama di gedung-gedung tinggi.

Itu dilakukan untuk mengurangi tingkat penurunan tanah di Jakarta.

Baca: Khawatir Mudah Terhasut, Ditpolair Baharkam Polri Ajak Nelayan di Cilincing Antisipasi Hoaks

Namun, Sandi mengakui aturan untuk menghentikan pengambilan air tanah belum ada.

"Untuk nyetop, belum, belum ada. Tapi kan kita ingin sesuatu yang sangat serius, ini kan ada penurunan muka tanah. Kita enggak nyadar, tapi tiap tahun itu 30-60 sentimeter itu turun," ujar Sandiaga di Balai Kota, Kamis (15/3/2018).

Baca: Ciptakan Banyak Peluang, Antonio Conte: Chelsea Hanya Tidak Beruntung

"Tokyo mengalami yang sama, dan beberapa kota di dunia lain mengalami yang sama. Dan satu-satunya cara menyetop penurunan ini adalah penyetopan pengambilan air tanah. Nah, ini harus kita buat regulasinya juga," sambung Sandiaga.

Sandi berencana aturan kuat terkait pengambilan air tanah tersebut dibuat, seperti Perda.

Baca: Suka Duka Petugas Kebersihan SUGBK: Lebih Suka Bersihin Tribun Penonton Dibanding Toilet

"Harus yang paling kuat, Perda lah," ucapnya.

Namun, Sandiaga mengungkapkan bahwa PAM sendiri belum dapat menampung 100 persen kebutuhan air di Jakarta, apabila di DKI akan menyetop semua penggunaan air tanah.

"60 persen sudah terlayani, sisanya yang lain kita harus ada inovasinya," pungkasnya. (Yosia Margareta/ Warta Kota)

Editor: Erik Sinaga
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved