Fakta-fakta Penjelasan Ratna Sarumpaet Soal Mobil Diderek Dishub DKI: Klarifikasi, Somasi dan Meme

"Kalau saya pribadi dibikin meme paling seram sedunia saya pernah saya melihat itu senyum-senyum saja," ujar Ratna saat dijumpai di Dapur Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat.

Ratna menyayangkan sikap masyarakat yang cenderung menghakiminya.

"Saya tidak tau kita harus belajar banget mengapa masyarakat kita seperti ini gak mau bertanya cenderung menghakimi bahkan," Senin (9/4/2018).

Tidak hanya meme, ia mengakatakan bahwa penjelasan yang ia sampaikan kerap kali 'dipelintir' lagi oleh teman- teman di media sosial.

Perempuan yang kerap dipanggil Kak Ratna berharap agar masyarakat tidak mudah menyebarkan ujaran kebencian.

"Jadi kak Ratna sih tidak bisa bilang apa apa itu kayaknya tradisi kita sekarang. Jadi saya berharap waktu yang akan mendidik masyarakat untuk kayak gitu," harapnya.

5. Ratna menduga ada yang ingin dirinya berkonflik dengan Anies Baswedan

Insiden penderekan mobil Ratna Sarumpaet oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berlangsung panjang. Ratna menduga ada beberapa oknum yang menginginkan dirinya berkonflik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya lihat ada tendensi kemarin itu mau membuat saya berkonflik dengan Gubernur yang saya pilih," kata Ratna saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2018).

Ratna menggelar konfersi pers untuk memberikan klarifikasi dan somasi kepada Dishub DKI atas tindakan penderekan mobilnya di kawasan Tebet pada Selasa, (3/4/2018) lalu. Ia mengaku tidak ingin berkonflik dengan orang nomor satu di DKI Jakarta.

"Karena dia yang saya pilih saya gelar ini mau meluruskan, saya tidak mau dikonflik-konflikan dengan orang yang masih saya percaya," ujar Rarna.

Ratna mengatakan penderekan mobil merupakan hal lazim dilakukan terutama di kota-kota besar.

Namun, ia menyanyangkan banyak masyarakat yang belum sadar aturan terkait hal tersebut dan tidak menggunakan haknya untuk mengadukan aparat jika ada kesalahan.

"Mereka yang menjadi korban biasanya terima saja, kerja damai atau apa. Saya punya kewajiban kepada masyarakat bahwa warga punya hak jika kita diperlakukan melawan undang-undang," imbasnya.

Melalui kuasa hukumnya, Ratna menjelaskan petugas seharusnya mengacu kepada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Ia bersikeras bahwa petugas seharusnya menegurnya yang sedang berhenti dan bukan parkir.

Ratna mengharapkan petugas Dishub tidak melakukan penderekan serupa kembali. Ia ingin peraturan daerah diperbaiki agar masyarakat tidak kebingungan akan aturan parkir.

"Persoalan ini bahkan bukan persoalan Anies Baswedan semata. Tapi persoalan ini merupakan persoalan semua Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia mempunyai masalah parkir ini," pungkas Ratna.

Diberitakan sebelumnya, Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menderek mobil Ratna karena dianggap melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Namun, Ratna menilai tidak melanggar aturan tersebut karena tidak ada rambu lalu lintas yang terpasang di kawasan itu.
Ratna sendiripun telah mengirimkan klarifikasi dan somasi kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Senin (8/4/2018) pagi.

6. Tanggapan Sandiaga Uno

Ratna Sarumpaet resmi melayangkan somasi kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta, atas hal itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya akan menaati prosesur hukum yang berlaku.

"Ya langkahnya karena kalau sudah masuk ke ranah hukum kan tentunya harus mengikuti prosedur hukum," ujar Sandi, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018).

Namun Sandi tetap berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan malalui jalur mediasi.

Menurut Sandi, sebagai orang yang peduli terhadap penagakan hukum dan pelayanan publik Ratna diharapkan mempu memahami maksud dan tujuan mediasi yang disarankan.

"Kita tahu siapa Ibu Ratna Sarumpaet, keluarganya sudah sangat terkenal, dan saya sudah lama sekali menjalin komunikasi dengan beliau," ujar Sandi.

Sebab, selama ini Sandi mengaku dirinya sering berkomunikasi dengan Ratna terkait penegakan perda di Jakarta.

"Harapan saya, perdebatan ini diskursus ini dibawa ke sebuah diskursus untuk mensosialisasikan perda tersebut agar parkiran di wilayah DKI itu lebih tertata ke depan," lanjut Sandi.  (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)