Breaking News:

KPK Bakal Kasih Hadiah Pelapor Kasus Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemeberantasan Korupsi akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi.

Penulis: Nawir Arsyad Akbar | Editor: Y Gustaman
TribunJakarta.com/Nawir Arsyad Akbar
Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara KPK dan LPSK di Kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (17/4/2018). TRIBUNJAKARTA.COM/NAWIR ARSYAD AKBAR 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Komisi Pemeberantasan Korupsi akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi.

Hal itu dilakukan KPK, karena merasa masyarakat khususnya pelapor bisa jadi merupakan orang terdekat dari pelaku tindak pidana korupsi.

"Kami menyadari penindakan suatu kasus di KPK titik angka yang paling utama adalah dari masyarakat. Sebetulnya pelapor yang paling tahu peristiwa itu adalah orang di sekitarnya pelaku," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (17/4/2018).

KPK sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agus Rahardjo menjelaskan, pelapor akan mendapatkan 2 permil dari uang yang dikembalikan dari kerugian negara yang dihasilkan tindak pidana korupsi.

"KPK bahkan sudah memberikan yang namanya penghargaan kepada beberapa orang pelapor, yang akibat dari pelaporan tadi kemudian bisa dikembalikan uang negara," ujar Agus.

KPK tidak akan mencantumkan nama pelapor karena sudah ada ketentuannya dalam PP nomor 71 tahun 2000.

"Tidak mengklasifikasikan korupsi yang seperti apa. Selama ada kerugian negara yang dikembalikan, pelapor berhak mendapat 2 permil dalam peraturan tadi. Selama tidak memfitnah dan alat buktinya cukup," imbuh Agus.

KPK sudah memberikan hadiah sebanyak dua kali, sekira Rp 75 juta kepada setiap pelapor.

"Sebetulnya itu peraturan lama mari kita gunakan agar mendorong keberanian pelapor. Mari kita dorong PP tahun 71 tahun 2000," ujar Agus.

KPK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjalin kerjasama terkait perlindungan saksi, khususnya saksi tindak pidana korupsi.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai di Kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved