Breaking News:

Tiru Kertajati, Dirjen Udara Siap Kembangkan Kerjasama Infrastruktur antara Pempus dan Daerah

Semangatnya adalah kerja bersama gotong royong demi mencapai kemajuan secara harmonis

Editor: Muhammad Zulfikar
Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam
Beechcraft Super King Air 350 mendarat dengan mulus di landasan Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati, Majalengka, Kamis (29/3/2018). TRIBUN JABAR/M SYARIF ABDUSSALAM 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pembangunan Bandara Internasional kertajati di Majalengka Jawa Barat adalah salah satu contoh sangat baik dari kerjasama para pihak yang saling menguntungkan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta, BUMN maupun Perum yang semuanya berada di bawah kepemimpinan Presiden RI.

“Bandara Kertajati ini adalah contoh sangat bagus kerjasama antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Pemprov Jawa Barat, BUMN, Perum dan Swasta. Skema kerjasama ini ternyata bisa mempercepat selesainya pembangunan serta meringankan beban biaya dari masing-masing pihak. Kerjasama seperti ini akan menjadi contoh untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional di tempat lain,” ujar Presiden dalam kunjungannya ke Bandara Kertajati pada 17 April lalu.

Semangatnya adalah kerja bersama gotong royong demi mencapai kemajuan secara harmonis, yaitu untuk bisa menjadi sebuah kekuatan maka lidi-lidi perlu disatukan.

Satu lidi tidak akan bisa menjadi sapu, namun jika lidi-lidi itu disatukan akan menjadi kekuatan untuk membersihkan halaman luas.

Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso menyatakan siap melanjutkan dan melaksanakan model-model kerjasama tersebut untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur perhubungan udara di berbagai tempat di tanah air, untuk Merangkai Menyatukan Indonesia.

“Ada beberapa proyek pengembangan infrastruktur perhubungan udara yang akan dikembangkan dengan skema di atas, beberapa di antaranya adalah pembangunan terminal Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, Bandara Samarinda, Buntukunik Tana Toraja, serta Bandara Nabire. Pemerintah Provinsi dari masing masing daerah sudah menyiapkan lahan untuk pembangunannya.” ujar Agus Santoso dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/4/2018).

Baca: Ketua DPR Tegaskan FIR Natuna Wajib Dikuasai Indonesia

Terkait dengan Bandara Kertajati, Agus menceritakan, semula Bandara ini terkatung katung pembangunannya karena sejak studi kelayakan tahun 2003 dan diberikan Izin Penetapan Lokasi tahun 2005 di mana Pemprov Jabar waktu itu menyatakan sanggup membiayai sendiri dengan APBD.

Namun, lanjutnya, ternyata sampai 2011 pun tidak ada realisasi dari Pemprov. Sehingga dalam review ulang dimintakan adanya alokasi APBN untuk memberikan leverage terhadap bandara ini.

“Kekosongan kegiatan sejak ditetapkan penlok sampai izin penetapan lokasinya selama 5 tahun terlewati, sehingga masa izin hangus. Bayangkan, studi kelayakannya dimulai tahun 2003, penetapan lokasi pertama 2005, namun perpanjangan izin penetapan lokasi diulang tahun 2012 dengan memasukkan kewajiban pendanaan APBN. Selama 7 tahun tidak ada kegiatan fisik apapun karena itu izin penetapan lokasi yang lama hangus, lalu diulang lagi tahun 2012 mengingat pekerjaan pembangunan tidak kunjung dimulai. Pekerjaan baru dimulai tahun 2014 untuk pengerjaan pembersihan lahan dan pondasi. Jadi selama 10 tahun proyek ini terkatung katung,” papar Agus Santoso.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved