Utang Indonesia Naik 3 Tahun Terakhir Hingga Rp 4 Ribu Triliun, Jokowi Ungkap Fakta Ini

TRIBUNJAKARTA.COM - Sosok Presiden Joko Widodo kerap mendapatkan kritikan terkait isu utang pemerintah Indonesia.

Pasalnya, di akhir 2017 lalu utang pemerintah mencapai Rp 4 ribu triliun.

Penambahan utang pemerintah dianggap tidak sejalan dengan laju ekonomi nasional.

"Utangnya naik terus tapi angka pertumbuhan stagnan di lima persen. INDEF menyebutkan khawatir bagaimana kemudian bisa menjamin kestabilan perekonomian, kalo ekonominya hanya satu digit sementara pertumbuhan utangnya sampai dua digit," tutur Najwa selaku Host Mata Najwa.

Dalam tayangan Mata Najwa pada Rabu malam (25/4/2018), ditampilkan laporan Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) yang menuliskan utang pemerintah terus meningkat secara agresif sejak tahun 2015.

Baca: Bantah Isu Terkait Dirinya Bagian dari PKI, Jokowi: Masa Ada Aktivis PKI Balita, Logikanya Dimana?

Laporan itu menyebutkan, peningkatan utang diklaim karena adanya kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi.

Utang pemerintah melonjak dari Rp 3.165,13 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 3.466,96 triliun di tahun 2017.

Kenaikan utang itu terus berlanjut hingga APBN 2018 - Februari hingga menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan APBN 2018 mencapai sekitar Rp 4.772 triliun.

Dilansir TribunJakarta.com dari Kompas.com, Ekonom Senior INDEF Faisal Basir menyatakan, pemerintah terlalu mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dikuasai pihak asing dengan mata uang asing.

Bahkan dirinya merasa kekhawatir dengan kepemilikan SBN yang didominasi Asing yang membuat pemerintah tak dapat mengendalikan pasar.

"Kalau saran saya, lebih baik perbanyak utang dengan bank dunia, seperti ADB, Jepang, itu jaminan lebih efektif. Tapi kita enggak bisa merdeka, enggak bisa suka-suka pakai anggaran, enggak bisa cawe-cawe," ungkap Faisal.

Sementara itu, ditengah utang yang melonjak, Jokowi menegaskan kepercayaan Internasional kepada Indonesia semakin baik.

"Yang jelas kepercayaan Internasional terhadap kita semakin baik, hal itu ditunjukkan dengan perbaikan rating agency. Semua itu memberikan kenaikan kepercayaan kepada kita, yang dulunya belum masuk investment great, kini masuk," ungkapnya.

Menurutnya, hal itu membuat optimisme Indonesia terhadap pengelolaan moneter baik dan hati-hati.

"Pengelolaan fiskal juga baik dan hati-hati, defisit di anggaran semakin mengecil tiap tahun. Itu menunjukkan pengelolaan fiskal kita hati-hati," tuturnya.

Dirinya turut membongkar utang yang diemban Indonesia saat dirinya dilantik menjadi Presiden ke-7.

Ia ungkapkan, sejak dirinya dilantik, Indonesia memiliki utang sebesar Rp 2.700 triliun.

Nilai itu kemudian terus membengkak akibat adanya bunga.

"Saya dilantik utangnya sudah Rp 2.700 triliun. Bunganya setiap tahun Rp 250 triliun. Dihitung aja angkanya," imbuhnya.

Dibalik utang yang menumpuk itu, Jokowi menegaskan yang terpenting dari utang itu digunakan untuk hal produktif.

Baca: Ungkap Blak-Blakan Syarat Cawapres Jokowi, Jusuf Kalla: Kualitas Siap Jadi Presiden Kalo Dibutuhkan

"Yang memberikan revenue, income, manfaatnya harus ada. Jangan dipakai dalam hal konsumtif seperti subsidi BBM," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi justru mempertanyakan kritik atas utang pemerintah.

Menurutnya, kritik tersebut lebih banyak muatan politisnya.

“Kalau yang satu ahli ekonomi makro, yang satu politikus (berdebat utang-red). Ya, nggak nyambung," tuturnya.

Jokowi juga menyatakan dirinya lebih percaya kepada ahli ekonomi makro.

Baca: Usulkan Anggota DPR Diberi Tunjangan Perumahan, Mendagri: Rumahnya Ada Kok Diganti uang

"Kalau saya lebih percaya kepada yang mengerti masalah ekonomi makro, ya Bu Sri Mulyani. Track record-nya jelas,” tegasnya.

Najwa juga menjelaskan kalau terdapat beragam kritikan tersebut didasarkan laporan yang komprehensif, seperti laporan Indef.

"Silahkan saja adu argumen dengan Menteri Keuangan yang memiliki angka-angka. Tapi sekali lagi, saya sampaikan kepercayaan Internasional semakin baik dengan adanya angka-angka rating. Saya rasa hal itu harus kita lihat," tutupnya.