Sekjen PAN Minta Menteri BUMN dan Dirut PLN Klarifikasi Langsung ke Publik

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Heboh beredarnya rekaman pembicaraan yang diduga suara Menteri BUMN Rini Suwandi dan Dirut PLN Sofyan Basyir, sudah diklarifikasi Kementerian BUMN.

Sekretariat Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menyatakan, rekaman yang beredar telah diedit sedemikian rupa untuk memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

Menurutnya, rekaman yang beredar tersebut memang suara Rini Sumarno dan Sofyan Basyir.

Tetapi bukan membicarakan bagi-bagi fee sebagaimana dikesankan dalam rekaman yang diedit tersebut,.

Melainkan, sedang mendiakusikan rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina dan untuk memastikan manfaat maksimal bagi PLN dan Negara.

Baca: Presiden PKS Desak Jokowi Usut Rekaman Rini Soemarno dan Dirut PLN

Baca: Soal Menteri BUMN dan Dirut PLN, Sekjen PDIP: Keluarga Campur Tangan Urusan Negara Tak Dibenarkan

Menanggapi kasus ini, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mendukung aparat hukum untuk mengusut tuntas beredarnya rekaman ini baik menyangkut terjadinya kebocoran maupun materi pembicaraan dalam rekaman tersebut.

"Aparat kepolisian dan KPK harus mengusut tuntas baik mengenai bocornya materi pembicaan tersebut maupun kebenaran isi pembicaraan agar tidak menjadi bola liar mengingat isi pembicaraan menyangkut orang-orang penting dan berkait dengan proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Eddy saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Sementara mengenai materi isi pembicaraan yang beredar dalam rekaman tersebut, jika ternyata benar, menurut Eddy, maka bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut kasus mafia migaa yang selama ini sulit tersentuh.

"KPK harus pro aktif karena ini potensi menjadi pintu masuk dalam pemberantasan mafia migas yang selama ini sangat sulit diberantas," kata Eddy.

Eddy juga meminta Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basyir untuk memberikan klarifikasi langsung kepada publik.

"Apalagi dalam rekaman itu disebut nama nama yang selama ini dianggap memiliki peran penting dalam industri migas," katanya.

Eddy juga telah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi PAN agar anggotanya di Komisi VI meminta klarifikasi dari para Kementrian BUMN dan Dirut PLN.