Anggota DPRD DKI Ini Minta Gubernur Anies Masukan LRT dalam Ok Otrip

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBONSIRIH -- Anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi Hanura Abdul Canter Sangaji mendorong agar moda transportasi Light Rail Transit (LRT) masuk ke dalam program Ok Otrip.

Dengan begitu, pria yang akrab di Canter ini menjelaskan, seluruh warga Jakarta dapat menikmati naik LRT karena tarifnya relatif terjangkau.

Dalam program OK Otrip, penumpang yang naik angkutan unum hanya akan dikenakan tarif sebesar Rp 5 ribh untuk sekali jalan ke tempat tujuan.

"Kami minta gubernur baik LRT dan MRT bisa masuk dalam Ok Otrip. Syukur-syukur harganya bisa sama seperti yang sudah dicanangkan Rp5 ribu. Jika hal ini terjadi maka ini menjadi kado yang sangat luar biasa bagi warga Jakarta," kata Canter kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Namun demikian, pihaknya memang masih terus mengkaji besaran tarif bagi penumpang LRT agar bisa lebih terjangkau namun jangan sampai mengabaikan keamanan, kenyaman dan keselamatan bersama.

Canter yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD komisi 4 Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas terkait LRT menjelaskan, di Sumsel sendiri, tarif LRT per orang bisa diantara Rp25 ribu rupiah atau Rp30 ribu

"Saya rasa DKI harus bisa lebih murah, buat apa kita punya barang bagus di biayai oleh APBD tapi harga naiknya tak terjangkau bagi kalangan luas warga Jakarta. Walaupun ini mesti harus di kaji besaran tarif yang terjangkau kemudian tidak mengurangi beban beban perawatan yang prima untuk LRT," ujar Canter.

Canter menilai LRT adalah projek luar biasa bagi Jakarta dan Sumsel.

Namun dia berharap keberadaan moda transportasi massal itu harus bisa punya manfaat yang luas bagi warga DKI.

Sebenernya LRT di jakarta akan dibangun sampai ke bandara nantinya sementara menjelang asian games baru dari kelapa gading ke Rawamangun.

"Kami juga mendorong kalau seluruh ruas jalan LRT yang mangarah ke Jakarta atau dibangun oleh dana APBD/APBN kalau bisa dikelola oleh BUMD Jakarta sehingga pemasukan bagi Jakarta dalam sektor tranportasi akan lebih baik, kemudian besaran tarif akan bisa di kontrol oleh eksekutif dan legislatif Jakarta," kata Canter.