Heboh Tingginya Gaji BPIP, Mahfud MD: Kami Tidak Pernah Menerima Gaji dan Tidak Mengurusnya
Mahfud MD turut berkomentar terkait tingginya gaji BPIP yang tercantum dalam Perpres yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018.
Penulis: rohmana kurniandari | Editor: rohmana kurniandari
Ke-mana2 kami pergi tidak dibiayai oleh BPIP," ungkapnya.
Dengan tegas, Mahfud mengatakan tidak mengurus soal gaji dan ia bekerja untuk Tanah Air tercinta.
"Selama ini yg terdengar luas di masyarakat BPIP tdk digaji dan kegiatannya masih menumpang di kegiatan setneg atau mendirong masyarakat melaksanakan kegiatan.
Kami sendiri sdh sering mengatakan kpd pers, kami tdk mengurus gaji dan kami akan terus bekerja utk NKRI," katanya.
Mahfud pun menjelaskan kemana larinya gaji Pengarah BPIP, di mana ia mengatakan bahwa gaji tersebut dimaksudkan untuk biaya operasional.
Gaji Pengarah BPIP nampaknya lebih besar dibandingkan gaji menteri, namun diketahui gaji menteri justru lebih besar karena ditambah tunjangan operasional.
"Yg kami pahami pula jika benar gaji Pengarah BPIP itu ada sebenarnya dimaksudkan sbg biaya operasional.
Tampak lbh besar daripada gaji menteri krn kalau menteri mendapat gaji plus tunjangan operasional yg jg besar tapi kalau BPIP gajinya itulah yg jadi biaya operasional," ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan ia beserta Pengarah BPIP lainnya tidak pernah meminta gaji, namun pemerintah lah yang menyediakannya setelah melihat kerja keras mereka salam satu tahun.
"Kami tak pernah meminta gaji tapi Pemerintah sendiri yg menyediakannya stlh melihat kerja2 kami yg padat selama 1 thn.
Hal itu tentu sdh dibuat sesuai peraturan per-undang2-an.
Perpres ttg gaji itu dibahas oleh lintas kementerian dan BPIP tdk boleh ikut2 dlm soal itu," imbuhnya.
Mahfud mengaku hingga kini ia tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya.
Baginya, pejuang ideologi Pancasila harus berakhlaq, tidak boleh rakus atau melahap uang secara tidak wajar.
"Ketahuilah, sampai hr ini, kami tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya.
Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri.
Mengapa? Krn pejuang ideologi Pancasila itu hrs berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang scr tak wajar," pungkasnya.