Heboh Tingginya Gaji BPIP, Mahfud MD: Kami Tidak Pernah Menerima Gaji dan Tidak Mengurusnya

TRIBUNJAKARTA.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD turut berkomentar terkait tingginya gaji BPIP yang tercantum dalam Peraturan Presiden yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018.

Diketahui, Jokowi telah menandatangani Perpres nomor 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dengan dikeluarkannya Perpres tersebut, maka pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP akan mendapatkan hak keuangan beserta fasilitasnya.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman setneg.go.id, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah akan menerima gaji sebesar Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Mereka di antaranya Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Sebagai Anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD pun angkat bicara terkait gaji BPIP tersebut.

Melalui akun Twitter miliknya, Guru Besar FH-UII Yogyakarta itu mengungkapkan bahwa ia selama ini belum menerima uang seperti yang disebutkan dalam Perpres tersebut.

"UKP Pancasila dibentuk pd 7 Juni 2017 (sdh setahun).

Pengarah dan Kepala BPIP blm pernah digaji dan kami tdk pernah menanyakan gaji.

Kepres pembentukan UKP Pancasila (yg kemudian diubah menjadi BPIP) juga tidak menyebut besaran gaji dan kami tdk pernah mempersoalkan," cuitnya, Minggu (27/5/2018).

Bahkan ia mengungkapkan bahwa di kalangan pimpinan BPIP sepakat untuk tidak meminta gaji.

Mahfud MD juga mengatakan jika ia selama ini pergi tanpa biaya dari BPIP.

"Di kalangan Pimpinan BPIP sepertinya sdh ada kesepakatan bahwa kami tdk akan pernah meminta gaji.

Sampai harin ini pun Dewan Pengarah tak serupiahpun pernah mendapat bayaran dari kesibukan yang luar biasa di BPIP.

Ke-mana2 kami pergi tidak dibiayai oleh BPIP," ungkapnya.

Dengan tegas, Mahfud mengatakan tidak mengurus soal gaji dan ia bekerja untuk Tanah Air tercinta.

"Selama ini yg terdengar luas di masyarakat BPIP tdk digaji dan kegiatannya masih menumpang di kegiatan setneg atau mendirong masyarakat melaksanakan kegiatan.

Kami sendiri sdh sering mengatakan kpd pers, kami tdk mengurus gaji dan kami akan terus bekerja utk NKRI," katanya.

Mahfud pun menjelaskan kemana larinya gaji Pengarah BPIP, di mana ia mengatakan bahwa gaji tersebut dimaksudkan untuk biaya operasional.

Gaji Pengarah BPIP nampaknya lebih besar dibandingkan gaji menteri, namun diketahui gaji menteri justru lebih besar karena ditambah tunjangan operasional.

"Yg kami pahami pula jika benar gaji Pengarah BPIP itu ada sebenarnya dimaksudkan sbg biaya operasional.

Tampak lbh besar daripada gaji menteri krn kalau menteri mendapat gaji plus tunjangan operasional yg jg besar tapi kalau BPIP gajinya itulah yg jadi biaya operasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan ia beserta Pengarah BPIP lainnya tidak pernah meminta gaji, namun pemerintah lah yang menyediakannya setelah melihat kerja keras mereka salam satu tahun.

"Kami tak pernah meminta gaji tapi Pemerintah sendiri yg menyediakannya stlh melihat kerja2 kami yg padat selama 1 thn.

Hal itu tentu sdh dibuat sesuai peraturan per-undang2-an.

Perpres ttg gaji itu dibahas oleh lintas kementerian dan BPIP tdk boleh ikut2 dlm soal itu," imbuhnya.

Mahfud mengaku hingga kini ia tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya.

Baginya, pejuang ideologi Pancasila harus berakhlaq, tidak boleh rakus atau melahap uang secara tidak wajar.

"Ketahuilah, sampai hr ini, kami tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya.

Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri.

Mengapa? Krn pejuang ideologi Pancasila itu hrs berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang scr tak wajar," pungkasnya.