UU Antiterorisme Harus Dijalankan Sungguh-sungguh

Menurutnya, UU Antiterorisme itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

UU Antiterorisme Harus Dijalankan Sungguh-sungguh
Kompas.com
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sabam Sirait genap berusia 80 tahun. Acara perayaan hari ulang tahunnya digelar di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (15/10/2016). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Politikus senior Sabam Sirait mengaresiasi pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan RUU Antiterorisme menjadi undang-undang (UU) pada Jumat (24/5/2018).

Menurutnya, UU Antiterorisme itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

"Kami apresiasi (DPR dan Pemerintah). Hanya saja bagaimana undang-undang itu bisa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab,” ujar Sabam Sirait ketika dihubungi di Jakarta, Senin (28/5/2018).

Anggota DPR tujuh periode itu mengatakan, UU Antiterorisme itu sudah dibahas cukup lama sehingga pelaksanaannya juga harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

Baca: Bareng Densus 88 Berantas Terorisme, Ini Sederet Kemampuan Prajurit Kopassus yang Diakui Dunia

Rakyat, kata Sabam, membutuhkan jaminan keamanan dari negara agar merasa nyaman dalam melakukan setiap aktivitasnya.

Sementara terkait dengan Perpres pelibatan TNI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal dapil DKI Jakarta itu menyerahkannya ke pemerintah.

Pemerintah, kata dia, sudah jauh lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi warganya dari segala bentuk teror.

"(Perpres) itu kan domain pemerintah. Kita harus percaya kepada pemerintah mengaturnya,” katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun usulan draf untuk peraturan presiden terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan masalah terorisme.

Baca: Dukung UU Antiterorisme, Ketua Fraksi PKS Berharap Teroris Ditumpas Sampai ke Akarnya

Hadi menegaskan bahwa penyusunan draf perpres mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

"Sudah mulai disusun, nanti kami akan sinergi dengan Kementerian Pertahanan kemudian ada TNI, Kemenkumham. Semuanya akan kami sinergikan," ujar Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018) malam.

UU itu menyatakan bahwa TNI memiliki tugas pokok dan fungsi menanggulangi terorisme sebagai bentuk operasi militer selain perang (OMSP). Namun, mekanisme detail terkait pelibatan TNI akan diatur dalam peraturan presiden yang terbit paling lama satu tahun setelah RUU Antiterorisme disahkan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah akan segera menerbitkan Perpres terkait teknis pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Rencananya, pembahasan Perpres itu akan dilakukan usai Lebaran tahun ini.

"Selesai lebaran. Kan pembuatan itu kan harus presiden dan presiden tidak perlu persetujuan DPR," kata Yasonna.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved