Baliho Pilgub Jabar 2018 yang Diduga Milik Paslon Asyik Langgar Aturan Kampanye

"Muatan kampanye Pilpres belum diperbolehkan. Kalau di Depok itu setiap paslon Pilgub Jabar 2018 berhak memasang lima baliho," katanya

Baliho Pilgub Jabar 2018 yang Diduga Milik Paslon Asyik Langgar Aturan Kampanye
TribunJakarta/Bima Putra
Baliho yang diduga milik Paslon nomor urut tiga di Pilgub Jabar 2018, Sukmajaya, Depok, Kamis (14/6/2018) 

"Tidak sesuai prosedur, bukan APK resmi yang ditentukan oleh paslon dan KPU. Karena model, desain, dan ukuran ada aturan KPU-nya," kata Ginting saat dihubungi wartawan, Sukmajaya, Depok, Kamis (14/6/2018).

Tidak hanya soal desain dan ukuran, Ginting menyebut baliho tersebut melanggar karena berisi konten Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang.

Pasalnya, muatan kampanye Pilpres belum diperbolehkan dilakukan.

"Muatan kampanye Pilpres belum diperbolehkan. Kalau di Depok itu setiap paslon Pilgub Jabar 2018 berhak memasang lima baliho yang difasilitasi oleh KPU," ujarnya.

Aturan yang dilanggar dari pemasangan baliho tersebut yakni UU nomor 10 tahun 2016 yang diturunkan ke PKPU nomor 4 tahun 2017 dan PKPU nomor 2 tentang kampanye.

Aspek yang dilanggar dari pemasangan baliho itu yakni pelanggaran administratif.

"Ini pelanggaran administrasi, yang mengurus itu KPU dengan Satpol PP. Jadi yang memberi sanksi KPU Depok. Nah KPU Depok itu harus koordinasi dengan Satpol PP," papar Ginting.

Terkait penanganan, Ginting mengatakan Panwaslu Kota Depok telah mendata titik-titik tempat pemasangan APK yang dilanggar.

Penulis: Bima Putra
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved