Korban Penyelewengan Dana PKH Mengaku Tidak Dapat Bantuan Sejak 2014

Harpiah (35), satu di antara korban penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) mengungkapkan kesaksiannya.

Korban Penyelewengan Dana PKH Mengaku Tidak Dapat Bantuan Sejak 2014
TRIBUNJAKARTA.COM/RAFDI GHUFRAN
Menteri Sosial RI, Idrus Marham saat foto bersama korban penyelewengan dana PKH Gelora Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara Rabu (11/7/2018). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Rafdi Ghufran

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Harpiah (35), satu di antara korban penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) mengungkapkan kesaksiannya.

Dirinya menuturkan pada tahun 2014 sudah tidak lagi menerima dana PKH, saat itu ada pihak yang mendatanginya dan mengambil kartu ATMnya.

Setelah kejadian tersebut, dirinya tidak pernah lagi menerima bantuan ataupun kabar terkait PKH.

Tantang Ariel Noah Menyanyi 4 Jam Nonstop, Pasha Ungu Ingin Buktikan Indonesia Punya Band Luar Biasa

Hal itu diungkapkan Hapiah saat menghadiri undangan Menteri Sosial, Idrus Marham di Gelora Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Kartunya langsung diambil, dibilang ibu gak nerima lagi. Sudah diambil sudah nggak dikasih kabar apa-apa, nggak ada bantuan apa-apa," kata Harpiah, Rabu (11/7/2018).

Padahal dirinya sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Harpiah mengaku sebelumnya dia menerima Rp 350 ribu dari dana PKH.

Namun setelah dipotong untuk uang sampah, pendamping, dan koordinator yang diterima Harpiah hanya Rp 120 ribu.

"Sebelumnya dapat Rp 350 ribu dipotong uang sampah, untuk ketuanya, pendamling. Jadi cuma Rp 120 ribu yang diterima," ujarnya.

Belum Resmi Bercerai dengan Opick, Kuasa Hukum Sebut Dian Rositaningrum Tak Sanggup Jadi yang Ketiga

Sebelumnya Kementerian Sosial mengungkap kasus penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 95 juta di Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Idrus mengatakan, aksi penyelewengan itu dilakukan oleh seorang oknum pendamping KPM bernama Eko Kurniawan sejak 2016 dan merugikan 37 keluarga.

Penulis: Rafdi Ghufran Bustomi
Editor: Ilusi Insiroh
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved