BBWSCC : Normalisasi Ciliwung Terkendala Pembebasan Lahan

Laporan Wartawan TribunJakart.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, MAKASAR - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Jarot Widyoko mengungkapkan, normalisasi Sungai Ciliwung saat ini masih terkendala masalah pembebasan lahan di sekitar bantaran kali.

"Sekarang bagaimana mau dikerjakan kalau pembebasan lahan belum dilakukan," ujarnya saat ditemui awak media di Kantor BBWSCC, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Jumat (13/7/2018).

Lebih lanjut ia menerangkan, untuk tahun ini alokasi dana dari pemerintah untuk normalisasi Sungai Ciliwung pun tidak ada.

Menurutnya, untuk mengantisipasi banjir, perlu dilakukan pemetaan prioritas pembangunan daerah-daerah yang dianggap mampu mengurangi banjir.

"Daerah yang menjadi skala prioritas kan yang tahu dari pihak Pemprov, kemudian daerah tersebut juga kan tanahnya harus dibebaskan dulu," ucapnya.

Kemudian, setelah pemetaan dan pembebasan lahan sudah dilakukan, pihak Pemprov bisa mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan normalisasi terhadap daerah tersebut.

"Setelah daerah prioritas tanahnya dibebaskan, kami harap Pak Gubernur membuat surat kepada Kementerian PUPR, nanti akan ada alokasi dana, terus terang untuk tahun ini tidak ada alokasi dana untuk itu, karena memang tanahnya tidak ada yang bebas," kata Jarot.

Jarot menjelaskan, normalisasi tak hanya melulu tentang betonisasi, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara pelebaran, tergantung lahan di sekitar bantaran sungai itu sendiri.

"Tolong digaris bawahi, normalisasi tak hanya harus betonisasi, kalau mau tidak pakai beton kan tanahnya bisa dilebarkan untuk menampung debit air, tergantung lahannya saja, memungkinkan atau tidak," ujarnya.

Ia menambahkan, hal yang paling penting daerah genangan banjir dapat diminimalisir atau dikurangi.

"Selama ini yang dilakukan di Jakarta kan beton dan beton, tapi nanti di daerah hulu kami hanya lebarkan," katanya.