Anies Baswedan Minta BPRD Kaji Ulang Kenaikan NJOP

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan segera mengkaji ulang kebijakan tentang naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sejumah zona wajib pajak di DKI Jakarta.

Anies merasa, kebijakan tersebut kurang adil lantaran ada beberapa warga yang mengalami kenaikan NJOP hingga dua kali lipat.

"Saya sudah panggil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), saya minta review khusus zona yangg mengalami perubahan agar kita bertindak adil," ungkap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, (20/7/2018).

• KPU Tangerang Selatan Minta Seluruh Partai Politik Lakukan Perbaikan Berkas Bacaleg

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta memang telah melakukan beberapa perubahan terkait zona-zona pajak di wilayah DKI Jakarta.

Dijelaskan Anies, bahwa zona yang sebelumnya tidak masuk dalam kategori komersial, kini karena alasan perkembangan ekonomi, telah masuk status dalam zona komersial.

"Untuk apa? Ini agar kegiatan ekonomi beri manfaat untuk seluruh warga Jakarta. Karena kegiatan perekonomian yang bayar pajak, pajaknya dipakai untuk kegiatan pembangunan di sini. Karena itu kita lakukan penyesuaian ini," katanya.

• Sambut Asian Games, Pemkot Jakarta Utara Angkut 112 Ton Sampah dari Kolong Tol di Penjaringan

Namun di sisi lain, saat perubahaan zona tersebut, Pemprov DKI Jakarta justru menemukan tempat-tempat residensial yang tidak melakukan kegiatan komersial tapi NJOP nya tetap meningkat.

Karena hal ini, Anies merasa bahwa kebijakan tersebut tak adil dan perlu di evaluasi.

"Karena peningkatan sesungguhnya zonasi baru tadi diperlukan untuk yang ada kegiatan komersial. Kalau tidak, sesungguhnya tidak perlu mengalami kenaikan seperti ini. Tapi jangan buru-buru 'oh akan berubah' ini akan dicek dulu datanya," tuturnya.