Pilpres 2019

Gubernur Anies Tuding Ketua KASN Berpolitik Lantaran Beberkan Isi Rekomendasi ke Publik

Anies menganggap Ketua KASN berpolitik karena mengeluarkan rilis ke publik terkait rekomendasinya untuk Pemprov DKI Jakarta terkait perombakan pejabat

Gubernur Anies Tuding Ketua KASN Berpolitik Lantaran Beberkan Isi Rekomendasi ke Publik
TribunJakarta.com/Pebby Ade Liana
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan istrinya Fery Farhati Ganis (kanan) di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (29/7/2018). 

Laporanw Wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, JAGAKARSA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menanggapi secara profesional pernyataan tertulis mengenai perombakan pejabat yang diberikan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara beberapa waktu lalu.

Menurut Anies, hal wajar apabila antarinstansi pemerintahan saling berkirim surat.

Saat ditemui wartawan di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Anies menyayangkan sikap Ketua KASN yang telah mengeluarkan rilis terkait hal tersebut ketimbang menunggu surat jawaban dari Pemprov DKI Jakarta.

Anies menilai hal ini sama saja seperti berpolitik karena munculnya rilis telah menimbulkan opini publik.

"Saya ketika lihat itu pakai press release segala, saya bilang, 'Wah ini Pak Ketua berpolitik, saya enggak mau ikut,'" ujar Anies pada Minggu (29/7/2018).

"Antarinstansi pemerintah itu biasa kok saling berkirim surat. Tapi ketika ada press release dari KASN saya berpikir kok jadi seperti kegiatan politik ya. Karena justru pertanyaan saya itu, kok jadi Ketua KASN berpolitik. Ini kan membentuk opini, itu sebuah proses politik," tutur dia.

Ketua KASN Sofian Effendi telah mengeluarkan surat tertulis kepada awak media di mana dalam surat tersebut dikatakan bahwa pihak KASN telah menyatakan adanya pelanggaran atas prosedur dalam perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

Dalam hal ini, KASN memberikan beberapa rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta.

Satu di antaranya segera mengembalikan pejabat yang sudah di-nonaktifkan dan jika ada bukti yang memperkuat pelanggaran para pejabat yang diberhentikan agar diserahkan dalam waktu 30 hari.

Gubernur Anies enggan membeberkan langkah yang akan dilakukan terkait rekomendasi tersebut.

Ia hanya akan mengirimkan surat jawaban kepada pihak KASN tanpa harus mengadakan rilis seperti yang telah dilakukan oleh pihak KASN.

"Kami tidak akan bikin press release, kami tidak akan berpolitik dalam urusan ini. (Tanya) Pak Sekda aja. Cukup Pak Sekda itu sih. Biar KASN berpolitik saja, saya kerja profesional," sambung dia.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved