Didesak Komisi III DPR RI dan ICW Mundur dari Jabatannya, Dirjen PAS Irit Bicara

Sri Puguh Budi Utami irit bicara dan hanya melemparkan senyum kepada awak media di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

TribunJakarta/Nawir Arsyad Akbar
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami usai membuka pelatihan 100 warga binaan di Lapas Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Senin (30/7/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPINANG - Desakan agar mundur kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami datang dari Komisi III DPR RI dan Indonsesia Corruption Watch (ICW).

Desakan tersebut datang, usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin.

Demokrat-Gerindra Koalisi: Prabowo Jadi Capres, SBY Sarankan Visi Misi yang Simpel, Posisi Wapres

Ditanya soal tanggapannya, terkait desakan dari ICW dan Komisi III DPR tersebut, Sri Puguh Budi Utami irit bicara dan hanya melemparkan senyum kepada awak media di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

"Saya sudah banyak banget menjelaskannya," ujar Utami sambil tersenyum kepada awak media, Senin (30/7/2018).

Usai menanggapi desakan untuk mundurnya tersebut, Sri Puguh Budi Utami ruangan lain usai membuka kegiatan pelatihan warga binaan masyarakat di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

Kata BPJS Terkait Pengurangan Layanan Katarak, Persalinan Bayi Lahir Sehat, dan Rehabilitasi Medik

Sebelumnya, peneliti ICW Emerson Yuntho mengatakan sel palsu yang digunakan oleh Setya Novanto dan Nazaruddin, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Dirjen PAS dam Kemenkumham.

Maka dari itu, ICW mendesak agar Sri Puguh Budi Utami mundur dari jabatannya, dikarenakan peristiwa lapas palsu tersebut.

Di tempat yang berbeda, anggota DPR Komisi III Arsul Sani mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, serta jajarannya pasca OTT KPK terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein.

Dinas Lingkungan Hidup Sebut Kandungan Oksigen di Kali Item Jauh di Bawah Standar

Arsul menilai, peristiwa OTT itu harus menjadi bahan evaluasi Kemenkumham untuk tidak lagi melakukan perbaikan sistem pemasyarakatan yang bersifat tambal sulam.

"Ya tentunya, kami jadwalkan segera (memanggil) Pak Menkumham (Yasonna Laoly) dan jajarannya termasuk Dirjen PAS (Sri Puguh Budi Utami)," ujar Arsul, Minggu (22/7/2018).

Penulis: Nawir Arsyad Akbar
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved