Dirjen PAS Harap Warga Binaan yang Mendapat Pelatihan dapat Hidup Mandiri Usai Bebas

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPINANG - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Direktorat Bina Konstruksi menggelar pelatihan bersertifikat untuk warga binaan pemasyarakatan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, berharap agar pelatihan tenaga kontruksi dapat memberi bekal dan mengubah stigma negatif di masyarakat terhadap warga binaan.

“Pelatihan ini merupakan langkah yang sangat strategis sebagai salah satu bentuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan," ujar Utami di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (30/7/2018).

Ia juga berharap, agar seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia juga menerapkan kegiatan pelatihan untuk warga binaan, agar saat bebas nanti mempunyai bekal untuk mencari penghasilan.

Hal tersebut, juga guna mewujudkan satu diantara program nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui program Indonesia kerja.

• Ini Hasil Karya Empat Petugas PPSU Rawa Buaya Menyambut Asian Games

"Mudah-mudahan segera terwujud kegiatan pelatihan serupa di Lapas lainnya seluruh Indonesia sehingga Indonesia memiliki tenaga terlatih, terampil, dan profesional," ujar Utami.

Direktur Pembinaan dan Latihan Kerja Produksi Ditjenpas Harun Sulianto, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata pembinaan kemandirian.

Harapannya, kegiatan tersebut dapat menjadi contoh dalam rangka meningkatkan kapasitas petugas dan warga binaan pemasyarakatan.

Selain itu, para warga binaan yang mendapatkan pelatihan akan memperoleh sertifikat, agar mempermudah saat mencari pekerjaan usai bebas nanti.

"Pelatihan konstruksi ini bersertifikasi, yang artinya merupakan bekal yang sangat berarti untuk narapidana pada waktunya mereka bebas dan kembali ke masyarakat, dan harus hidup mandiri," ujar Harun.

Pelatihan untuk warga binaan, merupakan tindak lanjut atas penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

Tentang penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan di bidang jasa konstruksi yang telah dilakukan di Nusakambangan, Jumat (27/7/2018).

Dalam pembukaan pelatihan, turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, dan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Riky Aditya Nazir.