Belum Tuntas Soal Cawapres Prabowo, PKS Ancam Abstain di Pilpres 2019

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Setelah saling kunjung elite partai politik pendukung koalisi Gerindra yang mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden, muncul riak tak enak di antara Demokrat, PKS dan PAN.

Semakin hari semakin alot saja soal posisi siapa yang bakal menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo, karena belum ada kespekatan di antara empat partai koalisi.

"Bukan mentok sih ya tapi belum ada kesamaan sikap dan pandangan, belum ada kesepahaman. Itu kan perlu waktu untuk bisa menentukan. Belum mentok, tapi masih proses pembahasan," ujar Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alynudin, saat dihubungi pada Rabu, (1/8/2018).

Ia memastikan PKS terus mengusahakan agar satu dari sembilan kadernya dan rekomendasi ijtima ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ( GNPF-Ulama) diterima dalam koalisi.

Ijtima Ulama merekomendasikan dua opsi capres-cawapres, yakni pasangan Prabowo-Salim Segaf Al Jufri atau Prabowo-Ustaz Abdul Somad.

Menurut dia kepastian arah politik PKS di Pilpres 2019 bergantung pada siapa cawapres yang nanti mendampingi Prabowo.

"Posisi kami menunggu apa keputusan Pak Prabowo. Mungkin koalisi bisa tetap berjalan. Jika tidak, ya mungkin ada pembicaraan," ungkap dia. 

Menurut Suhud, PKS masih membuka opsi untuk abstain di 2019, sama seperti Partai Demokrat 2014 lalu. 

Ada kemungkinan PKS tidak mendukung poros Jokowi dan Prabowo.

"(Abstain) Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan. Tapi itu tergantung pembahasan pimpinan DPP dan Majelis Syuro. Kira-kira sikap resmi PKS itu seperti apa ketika ada nama lain yang diusulkan," katanya.

Sembilan kader PKS yang disodorkan untuk dipiliha sebagai cawapres Prabowo di antaranya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Ada juga Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Belakangan, nama-nama yang akan dipasangkan dengan Prabowo itu mengerucut hanya dua: Ahmad Heryawan dan Salim Segaf Al Jufri.

Nama Salim masuk dalam rekomendasi Ijtima GNPF-Ulama sebagai cawapres Prabowo.

Ancaman abstain PKS di Pilpres 2019 jika cawapres Prabowo bukan salah satu kader mereka atau rekomendasi Ijtima GNPF-Ulama ditanggapi oleh Partai Demokrat.

Strategi ciptakan peluang

Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan lumrah jika PKS mengancam abstain dalam Pipres 2019.

"Lumrah dalam lobi-lobi politik," ujar Ferdinand kepada Tribunnews.com pada Rabu (1/8/2018).

Tentu semua partai akan menggunakan segala macam taktik dan jurus untuk meciptakan peluang lebih besar bagi partainya menjadi cawapres Prabowo.

"Jadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan PKS tersebut adalah bagian dari upaya menciptakan peluang, sah saja dalam lobi politik," jelas dia.

Terlepas dari ancaman itu, Partai Demokrat meyakini PKS akan tetap menerima putusan Prabowo jika benar cawapresnya bukan pilihan PKS atau rekomendasi Ijtima GNPF-Ulama.

"Saya yakin nanti PKS tetap akan menerima putusan Prabowo jika memilih wakilnya bukan dari PKS," ujar Ferdinand.

Menurut dia, semangat Demokrat dan PKS sama, mengganti presiden bukan berebut cawapres.

"Saya pikir PKS menyadari betul hal itu, semangatnya ganti presiden bukan ganti wapres," tegasnya.

Demokrat bisa memahami ancaman PKS yang bakal abstain di Pilpres 2019 bukan sesuatu yang luar biasa.

"PKS, kami yakini akan tetap bersam koalisi yang mengutamakan rakyat," jelasnya.

Sementara itu, PDi Perjuangan dari jauh ikut mengikuti ancaman PKS yang abstain di PIlpres 2019.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerangkan, ancaman PKS salah satu strategi saja.

"Setiap partai punya strategi. Ada yang pakai strategi abstain. Tapi saya pikir itu hanya bagian dari strategi," ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2018).

Hasto berujar, PKS akan punya sikap pada Pilpres 2019 mendatang dan akan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Sekali lagi kami tidak mencampuri rumah tangga parpol lain," kata Hasto.

Demokrat pede

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan Partai Demokrat sudah sejak awal menyarankan kepada partai koalisi, utamanya PAN dan PKS untuk menyerahkan penentuan cawapres kepada Prabowo.

Namun, Syarief optimistis Demokrat tetap akan mendapat tiket untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019.

Saat ditanya apakah rasa optimistis itu lantaran Demokrat merasa cukup berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung pasangan capres-cawapres, Syarief membenarkan.

"Iya," jawab Syarief saat ditanyai hal itu ketika dihubungi Kompas.com pada Rabu (1/8/2018).

Di DPR, Partai Demokrat memiliki 61 kursi (10,9 persen) dan Gerindra 73 kursi (13 persen) dengan total 134 kursi (23,9 persen).

Jumlah itu telah melewati syarat minimal ambang batas presidensial, yakni 112 kursi atau 20 persen.

Namun, Syarief meyakini hambatan koalisi dengan PKS dan PAN masih dapat diselesaikan melalui pertemuan-pertemuan selanjutnya.

"Mungkin besok ada lagi. Dalam satu malam juga bisa berubah," lanjut dia.

Syarief sebelumnya menilai belum ada kemajuan berarti dalam koalisi bersama Gerindra, PAN, dan PKS untuk Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Syarief menanggapi pertemuan pimpinan Gerindra dengan PAN dan PKS ihwal rencana membangun koalisi dengan Demokrat.

Syarief menyatakan, belum ada sikap legawa dari PAN dan PKS soal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Ya pokoknya saya pikir belum banyak kemajuan. Kemajuan, yang dikatakan kemajuan itu kalau semuanya sepakat menyerahkan kepada Prabowo cawapresnya, tanpa tekanan. Semua serahkan kepada Prabowo siapa yang mau dipilih. Itu baru ada kemajuan," kata Syarief. (Tribunnews.com/Kompas.com)