Pemkot Bekasi Ingin Lahan Sisa Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Dibuat Jalan

"Jadi ada sisa lahan dari pemasangan tiang pancang dari lahan yang dibebaskan Pemerintah Pusat, ini bisa dimanfaatkan untuk jalan," kata dia.

Pemkot Bekasi Ingin Lahan Sisa Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Dibuat Jalan
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Sisi selatan Jalan tol Jakarta Cikampek yang diproyeksi untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung di KM 14 Rawalumbu Kota Bekasi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengajukan usulan pemanfaatan lahan sisa proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung yang berada di Kota Bekasi dimanfaatkan untuk pembuatan jalan.

Lahan yang dibebaskan untuk keperluan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung dimulai dari Pondok Gede hingga Bekasi Timur memiliki lebar 30 meter.

"Rencananya akan dibuatkan taman lahan sisa itu tapi kami lebih mengusulkan untuk dibuatkan akses jalan," kata kepala bidang Tata Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Erwin Gwimda, Senin (6/8/2018).

Dia menambhakan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung membentang di sisi selatan Jalan tol Jakarta Cikampek. Pemerintah pusat melakukan pembebasan lahan seluas 4,5 hektar dengan panjang 15 kilometer dan luas 30 meter.

"Jadi ada sisa lahan dari pemasangan tiang pancang dari lahan yang dibebaskan Pemerintah Pusat, ini bisa dimanfaatkan untuk jalan," kata dia.

Pihaknya juga ingin menyesuaikan pertumbuhan jalan, dengan pertumbuhan kendaraan di Kota Bekasi.

Namun sejauh ini, usulan tersebut masih sebatas lisan yang disampaikan melalui rapat bersama. Pihak PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) masih menginginkan sisa lahan tersebut dibuat ruang terbuka hijau (RTH).

"Kami ingin sepeti proyek Tol Becakayu, lahan di bawahnya dibuatkan jalan hingga menjadi dua jalur," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Muhammad Irdan menjelaskan, sejauh ini progres pembebasan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah mencapai 60 persen. Dari 357 bidang lahan yang dibutuhkan, 267 sudah selesai proses pembebasan.

"Masih ada 44 bidang lahan yang masih harus dibebaskan, agustus ini ditargetkan selesai," kata dia.

Dia tidak menjelaskan secara rinci berapa nilai penggantian pembebasan lahan kepada pemiliknya. Pihaknya hanya sebatas membantu verifikasi dokumen. Selebihnya merupakan kewenangan Kementerian PUPR.

"Nilai penggantian lahan ditetapkan oleh tim penilai independen," jelas dia.

Plt Kadisdik DKI Minta Sekolah Tak Paksa Siswa Bayar Sumbangan Hewan Kurban

Manajemen Persitara Imbau NJ Mania Tak Balas Dendam

Resmi Menikah, Respon Randi Bachtiar Saat Dikenalkan dengan Tasya Kamila: Ya kali Masih Bocah Gitu

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Ilusi Insiroh
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved