Breaking News:

Pileg 2018

KPU Klaim Politikus Gerindra M Taufik Tidak Memenuhi Syarat sebagai Bacaleg Sesuai PKPU

KPU DKI Jakarta, Nurdin, mengklaim pihaknya sudah sesuai prosedur mencoret politikus Gerindra, M Taufik dari daftar calon sementara di Pileg 2019.

Penulis: Gerald Leonardo Agustino | Editor: Y Gustaman
TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik, Senin (20/8/2018) di Bawaslu DKI Jakarta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Komisioner Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Nurdin, mengklaim pihaknya sudah sesuai prosedur mencoret Mohammad Taufik dari daftar calon sementara Pileg 2019.

Politikus Partai Gerindra dinyatakan KPU DKI Jakarta tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon legislatif dari daerah pemilihan 3 lantaran statusnya sebagai mantan narapidana kasus korupsi.

Nurdin menjelaskan, PKPU nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan larangan napi koruptor mengikuti Pileg sudah diundangkan dalam berita acara negara dan sudah disetujui dan disepakati oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami menganggap PKPU nomor 20 ini sudah sesuai prosedur, kan sebelumnya sudah ada PKPU 14 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD, dan itu juga dicantunkan terkait dengan larangan mantan napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak," kata Nurdin setelah sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu pada Selasa (21/8/2018).

Nurdin menambahkan, selama Mahkamah Agung belum membatalkan PKPU tersebut, KPU DKI masih bisa menggunakannya sebagai pedoman dalam pemilu.

Dalam sidang tadi, Nurdin membacakan hasil verifikasi berita acara yang menyatakan Taufik belum memenuhi syarat, karena belum adanya persyaratan dokumen yang lengkap, di antaranya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari pengadilan negeri sesuai tempat tinggal bacaleg.

"Disertai dengan persyaratan tambahan yang terdiri atas fotokopi surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," jelas Nurdin.

Taufik juga diminta menyertakan keterangan terbuka di media massa bahwa dirinya adalah mantan terpidana.

"Juga surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana, bukti pernyataan yang ditayangkan di media massa lokal," sambung Nurdin.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved