Mendagri Minta Pemda Kumpulkan Dana untuk Gempa Lombok, Fahri Hamzah Anggap Pemerintah Lepas Tangan
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membongkar surat yang diduga berasal dari Kemendagri. Surat tersebut berisi permintaan sumbangan dana kepada pemda.
Penulis: Rr Dewi Kartika H | Editor: Y Gustaman
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Rr Dewi Kartika H
TRIBUNJAKARTA.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membeberkan surat yang diduga berasal dari Kementerian Dalam Negeri.
Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia.
Menurut Fahri Hamzah, surat tersebut pada intinya meminta seluruh pemda di Indonesia untuk mengeluarkan dana demi membantu korban gempa Lombok.
Fahri Hamzah lantas mengemukakan analisisnya mengenai surat tersebut.
Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak.
Fahri Hamzah sempat menyesalkan sikap pemerintah pusat yang belum juga menyatakan bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai bencana nasional.
Permintaan Fahri Hamzah agar Presiden Joko Widodo menyatakan gempa di Lombok sebagai #bencananasional justru direspon Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta sumbangan kepada pimpinan pemerintah daerah di seluruh Indoensia.
Fahri Hamzah mengatakan, surat yang diduga berasal Mendagri yang ditujukan kepada para gubernur itu ditandatangani pada Senin (20/8/2018).
"Ada yang kirim ke saya dua buah surat dari @Kemendagri_RI meminta agar pemda-pemda membantu #BencanaNTB . Secara teknis takkan mudah sebab itu memakai APBD-P. Surat diteken hari ini tanggal 20 Agustus waktu Jakarta. Kasihan #DapilNTB," tulis @Fahrihamzah.
Jika surat tersebut benar menurut Fahri Hamzah, dapat diartikan kemendagri memerintahkan pemda-pemda di seluruh Indonesia untuk memberikan bantuan berupa dana ke Pemda NTB demi mengatasi permasalahan Gempa Lombok.
TONTON JUGA
Fahri Hamzah menjelaskan dana yang dimaksud berasal dari SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) APBD setiap daerah.
Namun, menurut Fahri Hamzah, SILPA di setiap daerah berbeda-beda, sehingga bantuan yang diberikan menjadi tidak optimal.
"Kalau benar, Intinya: Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada pemda seluruh Indonesia untuk membantu keuangan Pemda NTB yang diambil dari sisa lebih (SILPA) APBD setiap daerah. Catatan: tiap daerah memiliki SILPA yang berbeda-beda. Sehingga jumlah nominal bantuan tidak optimal," tulis Fahri Hamzah.
• Beberkan Keadaan Lombok Kembali Diguncang 6,5 SR, Fahri Hamzah Desak Jokowi Beramal Jariyah
