Breaking News:

Pileg 2018

Bawaslu DKI: Kenapa PSI Tidak Menertibkan Spanduk yang Bertebaran?

"Makanya kami dari Bawaslu adalah, karena di situ ada foto gambar ibu ketua umumnya Grace Natalie, kemudian ada dapilnya ini kita harus kroscek,"

Penulis: Gerald Leonardo Agustino | Editor: Erik Sinaga
Istimewa
Spanduk PSI yang diduga berisi kampanye di luar jadwal 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Bawaslu DKI Jakarta telah menelusuri dan memanggil perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) guna memberikan keterangan terkait spanduk yang terpasang di pagar kantor Bawaslu DKI Jakarta.

Meski isinya benar soal dukungan Asian Games 2018, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi menjelaskan spanduk terindikasi mengandung unsur kampanye di luar jadwal.

Selain dipasang di pagar Kantor Bawaslu DKI, di spanduk tersebut terdapat logo PSI, potret Ketua Umum PSI Grace Natalie, serta tulisan daerah pemilihannya, yakni DKI 3.

"Yang menjadi persoalan itu adalah pertama memasang di pagar halaman Bawaslu DKI, kedua tidak hanya sekedar itu saja, melainkan ada lambang dan logo partai di situ ya PSI," kata Puadi selepas pemanggilan terhadap PSI, Kamis (23/8/2018).

"Makanya kami dari Bawaslu adalah, karena di situ ada foto gambar ibu ketua umumnya Grace Natalie, kemudian ada dapilnya ini kita harus kroscek," imbuh Puadi.

Saat pemanggilan terhadap PSI tadi, juru bicara yang termasuk dalam tim kuasa hukum PSI membantah apabila spanduk tersebut mereka sendiri yang memasang.

Namun, menurut Puadi, pihak PSI tidak melakukan tindakan apapun dengan terpasangnya spanduk tersebut.

20 Tahun Berpisah dan Tidak Ada yang Menikah, Ini Penyebab Prabowo dan Titiek Soeharto Cerai

OTT Saber Pungli SIM: Ulah Oknum PNS dan Perwira, Barang Bukti Rp 71 Juta, Kapolres Harus Dipecat

Seharusnya, menurut Puadi, PSI mesti tegas dengan menertibkan spanduk tersebut kalau memang mereka membantah soal pemasangan spanduk itu.

Apalagi, menurut Puadi, Bawaslu DKI Jakarta beberapa kali menemukan spanduk serupa di wilayah Dapil 3, yang meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.

"Kita sampaikan kepada partai tersebut kalaupun memang itu tidak dilakukan oleh PSI, kemudian ada lambang partai, dan di mana-mana dia tidak mengakui, untuk melakukan penertiban. Secara hukum itu mereka sudah mendukung proses itu," tegas Puadi.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved