Breaking News:

NasDem Kasih Rizal Ramli Waktu 3x24 Jam untuk Minta Maaf Soal Surya Paloh

Pernyataan Rizal Ramli (RR) soal kebijakan impor pemerintah di media televisi beberaa waktu lalu mendapat somasi dari Partai NasDem.

Penulis: Suci Febriastuti | Editor: Y Gustaman
TribunJakarta.com/Suci Febriastuti
Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Partai NasDem, Hernawi Taslim, Selasa (11/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Suci Febriastuti

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Pernyataan Rizal Ramli (RR) soal kebijakan impor pemerintah di media televisi beberaa waktu lalu mendapat somasi dari Partai NasDem.

Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, Hernawi Taslim, mengatakan sudah mengumpulkan beberapa barang bukti yang membuktikan RR melanggar hukum.

"Bukti-bukti sudah kita kumpulkan semua. Bukti-bukti print out dari pemberitaan saudara dan rekaman video. Kita sudah punya semua," kata Taslim di Auditorium DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (11/9/2018).

"Dan orang kita juga ada yang hadir dalam forum itu. Semua sudah lengkap dan sudah kita kaji semua itu," lanjutnya.

RR menyinggung Presiden Joko Widodo yang tak tegas menghadapi konflik kepentingan, terutama berhadapan dengan para politikus pendukungnya serta anggota kabinet.

RR menyebut nama Ketua Umum NasDem Surya Paloh di balik impor besar-besaran yang dilakukan Menteri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Taslim meminta RR segera mengklarifikasi dan meminta maaf atas semua kalimat-kalimat beliau yang merusak kehormatan Presiden RI dan Ketum NasDm tersebut.

Tim advokasi Partai NasDem memberikan waktu kepada RR selama 3x24 jam.

"Apabila saudara RR tidak mengklarifikasi pernyataannya kami akan lanjut ke proses hukum. Proses hukum itu adalah melakukan gugatan dan membuat laporan di Bareskrim. Itu rangka yang sudah dimandatkan kepada kami sebagai badan advokasi hukum partai NasDem," kata dia.

Ia menyebutkan ada dua unsur delik yang dilakukan oleh RR, yakni pasal 310 ayat 1 KUHP pidana dan pasal 311 ayat 12 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun.

"Itu semua delik unsur-unsur pidananya memenuhi semua secara terang benderang," tukasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved