Pemilu 2019
Polemik Daftar Pemilih Ganda, Komisioner KPU: Hampir Tidak Ada Negara dengan DPT Bersih
Penjelasan Komisioner KPU Viryan Azis menanggapi adanya temuan daftar pemilih ganda di Pemilu 2019.
Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM - "Kami coba melihat di berbagai negara, hampir tidak pernah ada negara yang memiliki DPTnya 100 persen bersih, sekalipun negara dengan jumlah penduduknya sedikit dan pendekatan sistem pencatatan sipilnya cukup baik. Bahkan Amerika di Pilpres lalu juga terdapat persoalan pemilih, " tegas Komisioner KPU, Viryan Azis.
Viryan Azis mengatakan hal tersebut seiring dengan adanya polemik daftar pemilih ganda untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang.
Viryan menuturkan, satu suara dalam Pemilu itu sangat bermakna.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pada saat penetapan DPT di Kabupaten Bogor beberapa hari sebelumnya, terdapat selisih 4 pemilih diantara di daftar kami dan yang akan ditetapkan.
"Kami tegaskan tak boleh ada selisih," tuturnya dilansir dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (12/9/2018).
Viryan menerangkan, daftar pemilih ganda bisa saja terjadi karena orang bersangkutan terdata dua kali.
"Di sejumlah daerah, kami temukan ada orang yang memiliki KTP ganda. Ada juga yang terjadi data di KTP dan KK itu berbeda. Kasus berikutnya NIK di KTP dan KK itu berbeda," katanya.
"Bahkan terjadi juga, orang memiliki KTP elektronik namun tak ada di DP 4," sambungnya.
"Hal-hal semacam ini dimungkinan wajar terjadi karena kondisi masyarakat kita," jelasnya.
Ia menyatakan, pihak KPU tidak bisa menghapus salah satu data e-KTP orang yang memiliki identitas ganda dengan dua lokasi berbeda.
"Di sistem informasi kami, ada fitur penggadaan untuk satu kabupaten. Nanti akan keluar datanya," tuturnya.
Ia mengatakan, selain itu terdapat juga ada masalah dengan kurang cermatnya petugas.
Meski demikian, hal tersebut tidak mungkin dilakukan secara sengaja.
Komisioner KPU menyatakan, DPT yang disusun KPU itu terdiri dari 9 elemen sementara Parpol menganalisis hanya 3 elemen.
"Data yang disampaikan PKS menyatakan, ada 25 juta daftar pemilih ganda dan juga dirilis oleh tim Prabowo-Sandi. Kami mengapresiasi namun kami juga harus mengklarifikasi," imbuhnya.