Polemik Daftar Pemilih Ganda, Komisioner KPU: Hampir Tidak Ada Negara dengan DPT Bersih

TRIBUNJAKARTA.COM - "Kami coba melihat di berbagai negara, hampir tidak pernah ada negara yang memiliki DPTnya 100 persen bersih, sekalipun negara dengan jumlah penduduknya sedikit dan pendekatan sistem pencatatan sipilnya cukup baik. Bahkan Amerika di Pilpres lalu juga terdapat persoalan pemilih, " tegas Komisioner KPU, Viryan Azis.

Viryan Azis mengatakan hal tersebut seiring dengan adanya polemik daftar pemilih ganda untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang.

Viryan menuturkan, satu suara dalam Pemilu itu sangat bermakna.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada saat penetapan DPT di Kabupaten Bogor beberapa hari sebelumnya, terdapat selisih 4 pemilih diantara di daftar kami dan yang akan ditetapkan.

"Kami tegaskan tak boleh ada selisih," tuturnya dilansir dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (12/9/2018).

Viryan menerangkan, daftar pemilih ganda bisa saja terjadi karena orang bersangkutan terdata dua kali.

"Di sejumlah daerah, kami temukan ada orang yang memiliki KTP ganda. Ada juga yang terjadi data di KTP dan KK itu berbeda. Kasus berikutnya NIK di KTP dan KK itu berbeda," katanya.

"Bahkan terjadi juga, orang memiliki KTP elektronik namun tak ada di DP 4," sambungnya.

"Hal-hal semacam ini dimungkinan wajar terjadi karena kondisi masyarakat kita," jelasnya.

Ia menyatakan, pihak KPU tidak bisa menghapus salah satu data e-KTP orang yang memiliki identitas ganda dengan dua lokasi berbeda.

"Di sistem informasi kami, ada fitur penggadaan untuk satu kabupaten. Nanti akan keluar datanya," tuturnya.

Ia mengatakan, selain itu terdapat juga ada masalah dengan kurang cermatnya petugas.

Meski demikian, hal tersebut tidak mungkin dilakukan secara sengaja.

Komisioner KPU menyatakan, DPT yang disusun KPU itu terdiri dari 9 elemen sementara Parpol menganalisis hanya 3 elemen.

"Data yang disampaikan PKS menyatakan, ada 25 juta daftar pemilih ganda dan juga dirilis oleh tim Prabowo-Sandi. Kami mengapresiasi namun kami juga harus mengklarifikasi," imbuhnya.

Komisioner KPU menerangkan, ia bersama peserta pemilu melakukan kecermatan bersama.

"Kami agak terkejut hasil tadi sore, ada perbandingan data pemilih. Misalnya di Kabupaten Lembak ada 1.047,575 tapi di DPT kami 941.789, data Bawaslu 8.371," tuturnya.

• Hasil Seleksi Administrasi PCPM Bank Indonesia Diumumkan Hari Ini, Berikut Situs yang Bisa Diakses

• Tahun Baru Islam 1440 Hijriah, Ini Keutamaan Bulan Muharram, Akan Dapat Pahala Berlipatganda

Viryan menuturkan, pihak KPU akan melakukan penyempurnaan DPT terdiri dari ketika menemukan data ganda maka akan kami coret.

"Tapi jangan sampai kita coret, orangnya ada," tegasnya.

Adanya masalah daftar pemilih ganda ini pun, Viryan memastikan, bukan menjadi alasan ganggu pelaksanaan pemilu.

Simak Videonya:

Sebelumnya, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan, adanya identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019.

Dikutip dari Kompas.com,  koalisi pengusung bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan temuan 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Penyerahan dilakukan oleh empat sekretaris jenderal (Sekjen) parpol pengusung Prabowo-Sandiaga, yakni Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Keempatnya hadir dalam rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Penyerahan data itu langsung diterima oleh KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Viryan Azis. Viryan mengapresiasi upaya koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga yang telah mengkoreksi DPS untuk Pemilu 2019.

"Kami mengapresiasi karena selama ini kami menunggu adanya pihak yang memberi masukan atas data kami," tegas Viryan.