Pilpres 2019

Iklan Jokowi di Bioskop: PKS Minta Dicopot, Istana Bantah Kampanye Namun Berikan Penjelasan Ini

Jadi ini makna negative campaign kalau pemerintah memahami ini negatif campaign lah buat apa dilanjutkan," kata dia.

Penulis: Erik Sinaga 2 | Editor: Erik Sinaga
Capture video/Twitter @baciritaID
'Iklan Jokowi' di bioskop yang viral 

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, iklan pencapaian pemerintahan Joko Widodo yang tayang di bioskop layak untuk dihentikan.

"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja," ujar Hidayat di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurut dia, humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan capaian kinerja pemerintahan. Namun, iklan yang ada di bioskop dinilai lebih menonjolkan sosok Jokowi.

Hal ini justru dinilai menimbulkan tafsir yang berbeda, misalnya, curi start kampanye. Apalagi saat ini Jokowi juga menjadi bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2019.

Menurut Hidayat, akan lebih elegan andai iklan capaian kinerja pemerintah dipasang di tempat lain. Misalnya, dengan memasang baliho, atau di media milik pemerintah TVRI.

"(Tetapi ini) alih-alih menghadirkan simpati itu akan menghadirkan antipati. Jadi ini makna negative campaign kalau pemerintah memahami ini negatif campaign lah buat apa dilanjutkan," kata dia.

Meski begitu, Hidayat tidak mau menyebut iklan Jokowi sebagai kampanye dini. Menurut dia, hal itu justru penilaian sejumlah masyarakat di media sosial.

Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding sebelumnya mengatakan, tidak ada masalah dengan iklan pencapaian kinerja Pemerintahan Jokowi tersebut.

Ia meminta, koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak perlu panik menyikapi iklan tersebut.

Menurut Karding, sudah kewajiban pemerintah untuk menyampaian capaian-capaian yang sudah diraih selama empat tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) itu menilai, aneh apabila pemerintah tidak menyampaikan capaian-capaian kerja yang sudah dilakukan kepada masyarakat.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena kalau tidak ada sosialisasi dan informasi soal kinerja pemerintah, nanti rakyat akan bertanya pemerintah kerja apa," ujar Karding di Jakarta, Kamis (13/9/2018), seperti dikutip Antara.

Ozzy Albar Tambah Deretan Keluarga Ahmad Albar Terjerat Narkoba: Dimulai dari Ayah

Cari Modal Nikah, Ojol di Tangerang Nekat Jadi Wartawan Gadungan Net TV, Kini Jadi Tersangka

Sambangi KPK, Mahfud MD Lakukan Diskusi Antikorupsi

Menurut dia, kalau ada pihak yang memprotes dan melarang iklan tersebut, maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pihak Kemenkominfo sudah memberikan pernyataan bahwa iklan tersebut bukan sebagai bentuk kampanye politik terkait Pilpres 2019.

Iklan itu hanya menyampaikan capaian Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved