Breaking News:

DPD Golkar Depok Bantah Lakukan Korupsi saat Pilkada Serentak 2018

Didin menuturkan, setiap koordinator yang harus mengumpulkan semua formulir C1 dibekali uang transportasi sebesar Rp 200 ribu

Penulis: Bima Putra | Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Sekretaris DPD Golkar Depok Didin Syafrudin saat ditemui wartawan di Sukmajaya, Depok, Senin (17/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, SUKMAJAYA - Sekretaris DPD Golkar Depok, Didin Syafrudin membantah adanya korupsi pemotongan uang saksi yang dilakukan atas perintah Ketua DPD Golkar Farabi A Rafiq dalam Pilgub Jabar 2018 lalu.

Menurutnya, pernyataan Ketua Pengurus Golkar Kecamatan Cilodong Tuti Alawiyah bahwa ada pemotongan uang saksi dari Rp 100 ribu jadi Rp 20 ribu tidak jelas.

Ia menyebut tak ada perintah membentuk saksi per TPS, yang ada membentuk satu koordinator untuk menangani formulir C1 per 10 TPS.

"Bukan per orang, per koordinator, kita tidak bicara TPS perintahnya C1 Plano per 10 TPS, koordinator yang dibentuk maisng masing kecamatan ada database yang diserahkan ke kita," kata Didin kepada wartawan di Sukmajaya, Depok, Senin (17/9/2018).

Didin menuturkan, setiap koordinator yang harus mengumpulkan semua formulir C1 dibekali uang transportasi sebesar Rp 200 ribu.

Diduga Mengantuk, Sopir Truk Tabrak Pembatas Jembatan Hingga Tercebur ke Kali

Kwik Kian Gie Bertemu Prabowo: Jangan Baper dan Tawaran Berulang Kali Kubu Oposisi

Selain menilai ucapan Tuti tak berdasar, Didin mengatakan data yang disetor setiap koordinator kepada DPD Golkar Kota Depok tidak seusai.

"Satu koordinator diminta kumpulkan C1 Plano 10 TPS itu hasil yang ditandatangani semua, dengan uang transport per koordinator Rp 200 ribu. Walaupun kalau boleh jujur data yang masuk ke kita tidak sesuai," ujarnya.

Didin juga membantah adanya dana Rp 360 juta yang dikucurkan dari DPD Golkar Provinsi Jawa Barat tapi hanya diberikan ke Pengurus Kecamatan Rp 36 juta.

Didin menyebut tidak ada tanda terima bahwa DPD Golkar Depok menerima uang ratusan juta itu dari DPD Golkar Provinsi Jawa Barat.

"Saya sudah sampaikan bahwa dari sana kita, tidak ada tanda terima berapanya. Terus jangan dibalik bahasa Rp 63 juta, karena kita rapat pleno loh dengan PK terkait dana, kita sudah sepakati," tuturnya.

Sebagai informasi, Forum Mosi Tidak Percaya yang beranggotakan ratusan Kader Golkar DPD Depok menggelar unjuk rasa.

Mereka memprotes pergantian Ketua Fraksi Golkar di DPRD Depok dan menyebut DPD Golkar di bawah pimpinan Farabi A Rafiq melakukan korupsi.

Hingga pukul 13.00 WIB massa masih berada di sekitar kantor DPD Golkar Depok Jalan Boulevard Raya, Sukmajaya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved