Breaking News:

Pileg 2018

Bawaslu DKI Jakarta Ajukan 19 Pertanyaan Kepada Pihak M. Taufik Soal Gugatan Kedua Terhadap KPU DKI

"Tadi ada 19 pertanyaan, mengarah pada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU DKI," kata Yupen.

Penulis: Gerald Leonardo Agustino | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO
Kuasa Hukum M. Taufik, Yupen Hadi, di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memanggil perwakilan politikus Partai Gerindra M Taufik untuk meminta keterangan terkait gugatan yang diajukan mereka terhadap KPU DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Dalam pertemuan tadi, pihak M. Taufik diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Yupen Hadi. Yupen mengatakan, Bawaslu DKI Jakarta memintai keterangan terhadap pihak M. Taufik terkait gugatan bahwa KPU DKI Jakarta melanggar pasal 518 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun dalam tersebut, disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

"Tadi ada 19 pertanyaan, mengarah pada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU DKI. Kira-kira pelanggaran yang kami maksud itu, Pasal 518 (UU nomor 7 tahun 2017). Itu KPU kan wajib menjalankan putusan Bawaslu," kata Yupen saat ditemui TribunJakarta.com di Kantor Bawaslu DKI Jakarta.

Gugatan tersebut berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU DKI Jakarta lantaran belum menindaklanjuti putusan Bawaslu DKI Jakarta setelah meloloskan M. Taufik dalam sidang penyelesaian proses sengketa pemilu.

Adapun putusan tersebut dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2018, yang jatuh pada hari Jumat.

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Puadi menjelaskan sesuai peraturan, KPU DKI harus menindaklanjuti putusan itu selang tiga hari setelahnya.

Dikarenakan tanggal 1 sampai 2 September 2018 adalah akhir pekan, KPU DKI seharusnya sudah bisa menindaklanjuti putusan Bawaslu DKI selama tanggal 3-5 September 2018.

Namun, KPU DKI Jakarta belum juga menindaklanjuti putusan Bawaslu DKI selama tanggal yang ditentukan itu.

Dari situlah pihak M. Taufik memutuskan untuk melaporkan KPU DKI ke Polda Metro Jaya per tanggal 10 September 2018.

Lalu, pada tanggal 14 Septembernya, M. Taufik kembali melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI.

"Kalau dalam kasus Pak Taufik kan mereka tidak lakukan itu, lebih dari tiga hari mereka menunda-nunda sampai hari ini mereka tidak lakukan. Menurut kami, itu termasuk dalam pelanggaran pidana. Nah itu yang sedang didalami oleh teman-teman," kata dia.

Yupen mengatakan, hari ini Taufik berhalangan hadir lantaran menghadiri rapat Banggar bersama DPRD DKI Jakarta.

Maka dari itu, Taufik diwajibkan datang Kamis (20/9/2018) besok untuk dimintai keterangan oleh Bawaslu DKI Jakarta.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved