Impor Beras Akan Tetap Dilakukan, Buwas Ngotot Menolak, Fadli Zon: Bukti #Rezimamburadul

TRIBUNJAKARTA.COM- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi polemik perbedaan sikap antar pejabat lembaga pemerintahan soal impor beras.

Diketahui, terdapat perbedaan sikap antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan Rienggartiasto Lukita.

Buwas beberapa kali mengatakan dirinya tak ingin impor beras karena persediaannya yang masih ada.

Meski demikian, Mendag ingin tetap melakukannya.

Berdasarkan data yang dimiliki Buwas, Indonesia masih punya stok beras2,4 juta ton.

Sikap kerasnya ini juga dilakukan karena kontrak impor beras sebesar 1,8 juta ton yang dibuat tahun lalu belum sepenuhnya masuk.

"Yang sudah masuk baru 1,4 juta ton. Itu datang dari proses impor tahun lalu," tegas Buwas.

Sementara itu, 400 ribu ton sisanya baru akan masuk ke Indonesia sampai Oktober 2018 mendatang

Perbedaan sikap antar lembaga pemerintah tersebut menjadi sorotan Fadli Zon.

Dilansir dari laman Twitternya pada Rabu (19/9/2018), Fadli menanggapi soal berita portal online yang menuliskan kutipan dari Buwas.

Kutipan tersebut berbunyi seperti ini:

"Saya nggak perlu rakortas buang-buang waktu. Keinginan Pak presiden kaya apa kita laksanakan saja, kalau kebanyakan diskusi nggak jalan-jalan," ujar Buwas.

Postingan portal berita tersebut kemudian ditanggapi Fadli Zon.

Fadli Zon menuturkan, mungkin bukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang diperlukan, namun pansus impor beras agar polemik impor pangan jelas.

"Kok bisa antarlembaga pemerintah beda data beda sikap," bebernya.

Selain itu, Fadli Zon menerangkan, adanya perdebatan antar pejabat tersebut membuktikan rezim yang amburadul, tak ada koordinasi.

Meski demikian, Fadli Zon menyatakan lebih percaya kepada pernyataan sikap Buwas bahwa Indonesia tak perlu impor.

Menurut Fadli Zon, kebijakan impor beras itu mengkhianati petani.

Fadli juga menanggapi pernyataan dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia di era Joko Widodo- Jusuf Kalla, Rizal Ramli yang mengingatkan sikap Jokowi atas kasus ini.

"Mas @jokowi, Mendag sudah offside, rugikan petani padi, tebu, bawang & garam. Sekaligus grogoti elektibilitas Mas. Mas JKW dipihak mana ? Dipihak pemburu rente atau bela petani ? Jika tidak ada tindakan, artinya Mas memang dipihak sana," tulisnya pada Rabu (19/9/2018).

Fadli Zon pun membalas cuitan Rizal Ramli.

FOLLOW JUGA YA:

Fadli menuturkan, jika gudang bulog sudah penuh maka simpan saja di Gedung Kemendag.

Meski demikian, apabila di Gedung Kemendag penuh juga, Fadli Zon memberi pertanyaan kepada publik, kemanakah beras tersebut harus disimpan.

"Klu gudang bulog penuh, simpan sj beras di gd @Kemendag . Klu gd @Kemendag penuh jg dikirim kmn tuh kira2 berasnya? Ayo," tulisnya.

Dikutip dari Tribunnews.com, Menko Perekonomian Darmin Nasution, terhadap polemik impor ini juga menerangkan, impor beras dilakukan antara lain untuk menekan harga beras yang terus meningkat.

Selain itu juga serapan gabah dalam negeri yang kurang maksimal.

Menurut Darmin, hal itu disebabkan beberapa hal dari mulai kondisi cuaca hingga produksi petani yang kurang.

Bahkan dihadapan DPR RI, Darmin menyatakan jika tidak impor beras, maka stok dalam negeri akan kurang.

Desak Buwas Usut

Sementara, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Dirut Bulog Budi Waseso untuk membersihkan lembaganya dari mafia beras.

Bahkan tegas Uchok, Dirut Bulog ini harus mencopot Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar dari jabatannya. Sebab, surat permohonan perpanjangan izin impor yang dilayangkan Bahctiar ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mempermalukan lembaga tersebut. Uchok mempertanyakan, kebersikukuhan Budi untuk tidak mengimpor, ternyata paradoksal dengan apa yang dilakukan jajarannya.

Tonton Juga:

"Pak Buwas segera melakukan evaluasi dan pemecatan Direktur Pengadaan, karena dia sudah menolak impor, dan berjanji mengambil punya petani, makanya pecat saja Direktur Pengadaan ini," kata Uchok, Selasa (18/9/2018).

Selain itu lanjut Uchok, Buwas perlu mengungkap mafia pangan dari sektor swasta. Pasalnya, pihak swasta kerap melakukan intervensi pemerintah bahwa stok beras tak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

• Begal ABG Berumur 14 Tahun Tertangkap Saat Beraksi di Tangerang City Mall

• Buka Sejak 1996, Panti Pijat Bu Mamik Digerebek Polisi karena Dugaan Prostitusi

• Bertemu Jokowi di Istana, Waketum Demokrat: Beliau Kirim Salam Buat Pak SBY

"Pihak swastanya diungkap saja. Bulog itu bukan ladang mafia beras. Mau dia PNS atau apapun itu pecat saja. Kalau dia swasta ungkap ke publik," tukasnya.